Jakarta, BonariNews.com — Upaya menyejahterakan petani jagung memasuki babak baru. Polri mengambil langkah besar dengan memutus rantai tengkulak melalui fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog dengan harga yang jauh lebih menguntungkan. Lewat strategi terpadu dari hulu ke hilir, agenda ketahanan pangan nasional kini memasuki fase konsolidasi besar-besaran.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri menggandeng Kementerian Pertanian, Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himbara. Seluruh Polda se-Indonesia mengikuti acara ini secara daring. Rakor dipimpin langsung Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melakukan analisis dan evaluasi atas capaian tahun lalu. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Tahun ini harus lebih baik,” tegas Brigjen Langgeng.
Permodalan Petani Dibuka Lebar: KUR Untuk Ekosistem Jagung
Salah satu persoalan terbesar petani adalah permodalan. Polri kini hadir sebagai penghubung antara petani dan perbankan, memastikan akses KUR benar-benar bisa diperoleh Poktan, terutama di sentra jagung.
Di wilayah Polda Jabar—Nagreg dan Ciamis—model kolaborasi ini sudah berjalan. Para petani akhirnya bisa kembali menanam dan memperluas lahan tanpa khawatir gagal permodalan.
BRI, sebagai bagian dari Himbara, mengumumkan penyediaan plafon Rp180 triliun untuk KUR mikro pertanian sepanjang 2026.
Harga Lebih Adil: Bulog Beli Jagung Rp6.400/Kg
Di hilir, Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga merugikan. Solusinya: Bulog menyerap jagung dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Melalui Surat Dinas Internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026 (SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026), ditargetkan 1 juta ton jagung masuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400/kg.
“Harga di tingkat petani harus minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga sudah mengikuti standar tersebut,” jelas Brigjen Langgeng.
Menghidupkan Lahan Tidur & Memutus Ketergantungan pada Tengkulak
Polri menegaskan tujuan utama program ini:
- menghidupkan kembali lahan tidur,
- menghapus ketergantungan petani pada tengkulak,
- memperkuat produksi jagung nasional,
- meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial, petani diharapkan bukan hanya mampu membayar kembali pinjaman tepat waktu, tetapi juga membangun kapasitas produksi yang jauh lebih stabil.
Ketahanan Pangan 2026: Arah Baru Pertanian Jagung Indonesia
Rakor ini menjadi tonggak untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung dari hulu ke hilir. Kolaborasi lintas lembaga diyakini menjadi kunci agar petani tak lagi menjadi korban fluktuasi harga maupun permainan tengkulak.
Polri menegaskan komitmennya: ketahanan pangan tidak boleh hanya terfokus pada produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani jagung sebagai ujung tombaknya. (Redaksi)