Medan, BonariNews.com — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan, proses pemulihan pascabencana di Sumut tidak boleh hanya berfokus pada pengembalian kondisi ke keadaan semula. Menurutnya, pemulihan harus menjadi momentum untuk membangun daerah terdampak secara lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) di Aula Binagraha, Kantor Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 A, Kamis (5/2/2026).
“Pemulihan pascabencana harus membuat infrastruktur lebih aman, tata ruang lebih tertib, dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan,” ujar Sulaiman.
Ia menjelaskan, terdapat empat arah kebijakan utama dalam rencana induk PRRP Sumut. Kebijakan tersebut mencakup penguatan data dan kajian dampak bencana, integrasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan kelembagaan dan SDM, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Sulaiman menekankan pentingnya peran kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta kementerian/lembaga dalam menyusun rencana aksi, menyiapkan alokasi anggaran, dan memperkuat koordinasi guna memastikan keberhasilan PRRP.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut, Dikky Anugerah, mengapresiasi sinergi berbagai kementerian dan lembaga yang selama ini mendukung upaya pemulihan pascabencana di Sumut. Ia menyebut kolaborasi tersebut sebagai modal penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bappenas, kementerian dan lembaga yang telah memfasilitasi serta memberikan dukungan nyata dalam pemulihan pascabencana di Sumut,” kata Dikky.
Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, pimpinan kementerian/lembaga terkait, OPD Pemprov Sumut, OPD kabupaten/kota, akademisi, serta para pakar kebencanaan. (Redaksi)