Medan, BonariNews.com – Suasana Aula Raja Inal Siregar di Medan mendadak hangat ketika Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan sebuah pesan penting: TPAKD harus menjadi motor utama yang menggerakkan ekonomi inklusif Sumatera Utara di tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Kerja TPAKD Sumut, Jumat (27/2/2026).
Sulaiman menyebut rapat pleno ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap program TPAKD memiliki target yang jelas, indikator yang terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua itu, katanya, hanya bisa terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama—mulai dari pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, hingga lembaga jasa keuangan.
Ia juga mengingatkan bahwa rangkaian penguatan program sudah dimulai sejak bimbingan teknis pada 4 Februari 2026. Dari proses itu, Sumatera Utara merumuskan 27 program kerja TPAKD 2026 yang diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dan prioritas nasional.
Program-program tersebut menitikberatkan pada perluasan akses keuangan, pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta percepatan digitalisasi ekonomi daerah. Di antara fokus utamanya adalah:
- Perluasan jaringan akses keuangan untuk pemerataan ekonomi
- Kampanye literasi keuangan agar masyarakat lebih cerdas dan terlindungi
- Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
- Penguatan UMKM melalui KUR
- Pengembangan UMKM digital dan sinergi klaster sektor unggulan
Sulaiman mengajak seluruh pihak untuk bekerja dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan akuntabel demi mewujudkan Sumut sebagai wilayah yang inklusif secara keuangan dan kuat secara ekonomi.
Rapat pleno turut dihadiri pimpinan industri jasa keuangan, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, Ditjen Perbendaharaan Sumut, serta perwakilan lembaga strategis lainnya.
Penulis: Lindung Silaban
Editor: Dedy Hu