BONARINEWS.COM – Setiap kemunduran demokrasi hampir selalu dimulai dengan alasan yang terdengar masuk akal. Wacana pilkada lewat DPRD hari ini dibungkus sebagai solusi: lebih murah, lebih rapi, dan lebih efisien. Namun di balik narasi penghematan itu, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah yang ingin dihemat benar-benar anggaran negara, atau justru hak politik rakyat?
Ketika suara warga dipindahkan dari bilik suara ke ruang rapat elite, demokrasi memang tidak runtuh seketika. Ia hanya dipersempit, dikerdilkan, dan perlahan kehilangan rohnya. Inilah bahaya terbesar dari wacana pilkada lewat DPRD—bahaya yang sering kali luput disadari publik.
Efisiensi yang Terlihat Masuk Akal
Tidak dapat dipungkiri, pilkada langsung memang mahal. Anggaran besar, potensi konflik sosial, hingga praktik politik uang menjadi catatan serius dalam setiap penyelenggaraannya. Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan fiskal, gagasan penghematan mudah mendapat simpati.
Namun demokrasi sejak awal tidak pernah dirancang sebagai sistem yang murah.
Ia mahal karena memberi ruang bagi partisipasi, pilihan, dan pengawasan publik. Mengukur kualitas demokrasi semata-mata dari besarnya biaya adalah kekeliruan berpikir. Logika ini berbahaya karena perlahan mengubah hak memilih warga menjadi beban anggaran yang bisa dipangkas kapan saja.
Pelajaran dari Pengalaman Masa Lalu
Indonesia pernah menjalani pilkada melalui DPRD. Pengalaman itu meninggalkan jejak yang tidak ringan: proses tertutup, transaksi politik di balik layar, dan kepala daerah yang lebih bergantung pada elite partai ketimbang pada rakyat.
Ketika mandat kekuasaan diperoleh dari segelintir orang, arah pertanggungjawaban pun berubah. Kepala daerah tidak lagi merasa bertanggung jawab kepada warga, melainkan kepada mereka yang menentukan kelangsungan kekuasaannya. Ini bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, tetapi tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kekuasaan daerah.
Masalahnya Bukan pada Rakyat
Pilkada langsung memang penuh masalah. Politik uang, polarisasi, dan rendahnya kualitas kandidat adalah kenyataan pahit. Namun akar persoalannya bukan pada rakyat yang memilih, melainkan pada lemahnya penegakan hukum, mahalnya ongkos politik, dan kegagalan partai dalam membangun kader yang berkualitas.
Menghapus pilkada langsung tidak menyelesaikan masalah-masalah itu. Ia hanya memindahkan arena transaksi dari ruang publik ke ruang yang lebih sempit dan kurang transparan. Jika politik uang dianggap penyakit, sulit dipercaya bahwa penyakit itu akan sembuh hanya karena prosesnya dipindahkan ke DPRD.
Jika Mahal, Perbaiki Sistemnya
Jika pilkada langsung dianggap terlalu mahal, jalan keluarnya bukan mencabut hak pilih rakyat, melainkan memperbaiki sistemnya. Negara masih memiliki banyak opsi yang lebih sehat bagi demokrasi.
Pemanfaatan teknologi, digitalisasi tahapan administrasi, transparansi dana kampanye berbasis sistem daring, serta penyederhanaan logistik adalah cara-cara yang telah terbukti menekan biaya pemilu di banyak negara demokrasi. Indonesia tidak perlu malu belajar. Demokrasi yang dewasa justru ditandai oleh kemauan untuk berbenah, bukan mencari jalan pintas.
Mengganti mekanisme pilkada tanpa terlebih dahulu mencoba memperbaiki sistemnya adalah bentuk kemalasan kebijakan. Negara seolah memilih memangkas hak rakyat karena dianggap lebih mudah, ketimbang bekerja keras menata sistem yang bermasalah.
Demokrasi dan Bahaya Jalan Pintas
Negara yang lelah mengelola demokrasi sering tergoda memilih cara cepat. Atas nama efisiensi dan stabilitas, partisipasi publik dipersempit secara perlahan, melalui prosedur yang tampak sah. Inilah cara paling halus demokrasi mundur tanpa disadari.
Pilkada lewat DPRD bukan sekadar perubahan teknis. Ia adalah pergeseran arah: dari demokrasi yang melibatkan rakyat menuju demokrasi yang dikuasai elite. Jika hari ini hak memilih kepala daerah dianggap terlalu mahal, besok bukan mustahil hak-hak politik lain akan dinilai serupa.
Demokrasi memang membutuhkan biaya. Tetapi biaya kehilangan kepercayaan rakyat jauh lebih mahal. Pertanyaan akhirnya sederhana, namun menentukan masa depan kita bersama: apakah bangsa ini ingin memperbaiki demokrasi, atau justru sedang mencari cara paling rapi untuk menghindari suara rakyat? (Redaksi)