Bonarinews.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan perubahan APBD 2025 sebagai momentum untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anggaran yang disesuaikan ini diharapkan bisa membuat BUMD lebih efisien, mandiri, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (24/9/2025). Surya menegaskan, arah kebijakan perubahan APBD akan difokuskan pada penguatan kapasitas BUMD, perbaikan tata kelola, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penegasan standar pelayanan minimal bagi masyarakat.
Selain itu, Pemprov juga menyoroti isu reforma agraria dengan mendorong sertifikasi tanah masyarakat, terutama bagi lahan yang belum bersertifikat dan berada di kawasan hutan. Pemprov mendukung usulan agar pelepasan HGU diprioritaskan kepada masyarakat kecil yang tidak memiliki lahan.
Dalam bidang kesehatan, Surya menyampaikan bahwa Sumut telah mencapai program Universal Health Coverage (UHC) dan akan segera meluncurkan layanan berobat gratis (Probis) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, terkait keluhan masyarakat soal layanan air bersih, Pemprov memastikan Perumda Tirtanadi terus berupaya memperbaiki sistem distribusi. Langkah yang dilakukan antara lain pemeliharaan instalasi, penggabungan pipa untuk pemerataan tekanan air, serta rehabilitasi pipa di daerah padat penduduk.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti, bersama seluruh pimpinan dan anggota dewan, menyambut baik jawaban Gubernur. Tahap selanjutnya, pandangan akhir fraksi akan dibahas sebelum pengesahan Perda Perubahan APBD 2025. (Dedy Hu)