BONARINEWS.COM, GALANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pertama kalinya menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) pada awal tahun. SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2026 diserahkan langsung oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo di Kantor Camat Galang, Jumat (9/1/2026).
Langkah ini menandai percepatan layanan dan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan transparan. Selama ini, penyaluran SPPT PBB-P2 baru dilakukan pada Maret atau April.
“Baru tahun inilah SPPT PBB diserahkan di awal Januari. Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah memperbaiki pelayanan publik dan memberikan kepastian sejak awal tahun kepada masyarakat,” kata Asri Ludin.
Kecamatan Galang dipilih sebagai lokasi penyaluran perdana karena tingkat penerimaan PBB-P2 masih tergolong rendah dibanding kecamatan lain di Deli Serdang. Pada 2024, realisasi PBB di Galang tercatat 38 persen dan meningkat menjadi 41 persen pada 2025.
Menurut Asri Ludin, percepatan penyaluran SPPT bertujuan memberi waktu lebih panjang bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa pajak daerah menjadi penopang penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“PBB bukan beban, tetapi partisipasi masyarakat untuk membangun daerah. Jika pendapatan daerah kuat, pembangunan bisa berjalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan prinsip keadilan tetap dikedepankan. Masyarakat tidak mampu, khususnya kelompok desil rendah, akan diberikan pembebasan PBB. “Pemerintah tidak akan memungut dari masyarakat yang tidak mampu,” kata Asri Ludin.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang Edwin Nasution mengatakan, penyaluran SPPT PBB-P2 2026 di Galang mencakup 7.938 nomor objek pajak. Penyaluran dilakukan tanpa pungutan biaya dan disertai upaya pembaruan data agar lebih akurat.
Sementara itu, Camat Galang Syahdin Setia Budi Pane menyatakan optimistis penerimaan pendapatan asli daerah di wilayahnya dapat meningkat. Ia menyebut kemudahan pembayaran, termasuk melalui kanal digital, diharapkan mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. (Redaksi)