Jakarta, BonariNews.com – Pernyataan kontroversial seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menghebohkan jagat maya. Ucapan “cukup saya WNI, anak jangan” memicu kemarahan publik—hingga membuat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji, angkat bicara.
Sarmuji menegaskan, negara harus segera mengevaluasi model seleksi beasiswa LPDP agar tidak berubah menjadi fasilitas “eksklusif” yang hanya bisa diakses kalangan elite.
Sarmuji: Jangan Sampai LPDP Hanya Jadi ‘Hadiah Orang Kaya’
Sarmuji mengaku sudah mengingatkan masalah ini sejak rapat dengan Kementerian Keuangan pada 2022. Menurutnya, tanpa afirmasi khusus, penerima LPDP akan didominasi kelompok mampu—karena hanya mereka yang memiliki akses kursus bahasa, sekolah terbaik, hingga bimbingan akademik sejak kecil.
“Standar akademik itu wajib tinggi. Tapi negara harus hadir untuk kelompok yang sejak awal tidak punya fasilitas yang sama,” ujarnya.
-Kasus Dwi Sasetyaningtyas Jadi Pemicu Ledakan Polemik
Sumber kegaduhan datang dari video alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang mengaku bangga anaknya resmi menjadi warga negara Inggris. Dwi adalah lulusan S2 di Delft University of Technology. Sang suami, Arya Iwantoro, juga penerima beasiswa LPDP untuk studi S2–S3 di Utrecht University.
Publik menilai sikap tersebut tidak menghargai dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak masyarakat Indonesia.
LPDP Harus Buka Pintu Lebar untuk Semua Anak Bangsa
Sarmuji menegaskan masalah ini bukan lagi soal pilihan pribadi penerima beasiswa, tetapi soal desain kebijakan. Ia memperingatkan bahwa kelompok mampu selalu punya banyak pilihan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara anak dari keluarga kurang mampu, LPDP adalah “tangga emas” untuk mengubah nasib.
Ia juga mengkritik minimnya akses santri dari pondok pesantren. Menurutnya, mereka perlu afirmasi khusus karena pembagian kurikulum agama dan umum membuat syarat LPDP sulit terpenuhi.
Dana Abadi Pendidikan = Dana Rakyat, Harus Adil
Sarmuji menutup dengan pesan keras: LPDP wajib kembali ke spirit awal—keadilan sosial dan akses setara bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu.
“Dana abadi itu dari pajak rakyat. Jangan sampai yang menikmati hanya itu-itu saja. Negara harus hadir,” tegasnya. (Redaksi)