Bonarinews.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026. Ia menargetkan sebanyak 300 RDTR bisa diselesaikan agar proses perizinan berusaha semakin cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau 300 RDTR ini terpenuhi, insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa selesai lebih cepat. Dengan RDTR yang sudah terintegrasi ke Online Single Submission (OSS), perizinan bisa selesai hanya dua sampai tiga hari,” ujar Nusron dalam rapat koordinasi finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Dari total 646 RDTR yang sudah ada, baru 428 yang terhubung ke OSS. “Sisanya ditargetkan bulan ini semua selesai integrasi,” jelas Nusron.
Ia menambahkan, saat ini terdapat tambahan 83 RDTR yang masih berproses. Selain itu, pemerintah juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Dunia lewat proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Dalam penyusunan RDTR, ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menyiapkan peta dasar skala 1:5.000. BIG sudah merampungkan peta Sulawesi pada 2024, Kalimantan dan Jawa pada 2025, disusul Sumatra pada 2026, serta Maluku, NTB, dan NTT pada 2027. Sisa wilayah akan dituntaskan pada 2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di daerah pusat pertumbuhan ekonomi. “Misalnya di Sulawesi, wilayah utara Jawa, dan Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena kawasan itu sangat diminati investor,” katanya.
Rapat tersebut dihadiri jajaran kementerian dan lembaga terkait, dengan Nusron didampingi Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana. (Agung)