Jakarta, BonariNews.com — Langkah besar dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM bersama BP Taskin dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Kedua lembaga ini resmi menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengubah skema bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di Jakarta, menandai dimulainya program besar yang menargetkan masyarakat miskin agar bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Ferry menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada bansos, melainkan perlu menggerakkan masyarakat masuk ke dalam ekosistem usaha kolektif.
Dalam waktu dekat, Kemenkop bersama Kementerian Sosial akan melakukan uji coba konversi penerima bansos menjadi anggota koperasi. Melalui basis data yang diperkuat BP Taskin, sasaran program akan lebih tepat dan efektif.
Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan:
- Pembangunan koperasi berbasis komunitas di wilayah miskin,
- Pendampingan manajemen bagi koperasi,
- Akses permodalan untuk keberlanjutan usaha.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, mendukung penuh program ini dan menyebut koperasi sebagai instrumen kerakyatan yang mampu memutus rantai kemiskinan ekstrem secara permanen.
Program ini akan diuji coba di berbagai wilayah Indonesia dan dipantau langsung oleh Kemenkop serta BP Taskin melalui monitoring dan evaluasi terstruktur.
Kemenkop optimistis sinergi ini akan mempercepat target nasional pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026. (Redaksi)