Bonarinews.com | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mulai memantapkan langkah dalam memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satunya dengan memberikan pelatihan intensif bagi pendamping dan pengurus koperasi yang akan resmi beroperasi penuh di seluruh desa dan kelurahan pada 2026 mendatang.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan hal ini usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Program Koperasi Merah Putih dan Tiga Juta Rumah, secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (27/10/2025).
“Seluruh KDKMP di Sumut sudah berbadan hukum. Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping. Diharapkan pelatihan ini memperkuat tata kelola dan kesiapan manajemen koperasi agar bisa beroperasi efektif mulai Maret 2026,” ujar Surya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Sumut sedang melakukan pendataan aset tanah milik Pemprov, Pemkab, dan Pemko yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi gerai koperasi. Saat ini tercatat ada 6.110 KDKMP tersebar di 33 kabupaten/kota, dengan dukungan satu satuan tugas (Satgas) di tingkat provinsi dan satu di setiap kabupaten/kota.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono dalam Rakor menyebut KDKMP merupakan program strategis nasional yang berperan besar dalam pengendalian inflasi dan pemerataan ekonomi. Secara nasional, hingga kini sudah terbentuk 82.223 KDKMP berbadan hukum dengan lebih dari 1,1 juta anggota dan hampir 700 ribu pengurus serta pengawas.
Dari jumlah tersebut, 68.603 koperasi sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sementara 16.132 koperasi telah memiliki gerai aktif. “Koperasi ini bukan hanya lembaga ekonomi, tapi juga stabilisator harga, pengelola logistik desa, dan penyalur pembiayaan mikro,” ujar Ferry.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin Rakor, menegaskan bahwa KDKMP adalah alat penting untuk menekan inflasi melalui pemendekan rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen. “Program ini juga membuka lapangan kerja, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat sistem koperasi modern di Indonesia,” kata Tito.
Rakor virtual ini juga diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Fitra Kurnia, Plt Kadis Ketahanan Pangan Timur Tumanggor, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala BPS Sumut Asim Saputra. Perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Perum Bulog Sumut juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Melalui langkah ini, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk membangun koperasi yang mandiri, profesional, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. (Redaksi)