Medan, Bonarinews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mengambil langkah serius untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan produsen bubur kertas ini telah lama menimbulkan pro dan kontra, terutama di daerah sekitar Danau Toba dan wilayah Tapanuli. Keluhan masyarakat berkaitan dengan dampak lingkungan, menurunnya kualitas lahan, hingga konflik lahan dengan para petani.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memimpin rapat khusus untuk membahas persoalan ini bersama perwakilan kelompok masyarakat dari sejumlah kabupaten. Rapat tersebut digelar di Kantor Gubernur Sumut pada Senin, 24 November 2025.
Dalam pertemuan itu, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak dapat langsung mengambil keputusan untuk menutup perusahaan, karena kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat. Namun, Pemprov Sumut memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi resmi berdasarkan perkembangan dan keluhan masyarakat di lapangan.
Menurut Bobby, langkah paling realistis saat ini adalah menyusun rekomendasi yang kuat dan berbasis data. Rekomendasi tersebut akan memuat analisis tentang dampak lingkungan, kondisi lahan, dan konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Ia meminta agar seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten, masyarakat, dan unsur Forkopimda, terlibat dalam penyusunan rekomendasi tersebut agar hasilnya mewakili suara bersama.
“Kita harus menyusun data yang akurat, lengkap, dan berdasarkan bukti. Dengan begitu, rekomendasi yang kita sampaikan nanti memiliki kekuatan dan makna jelas, baik untuk solusi jangka pendek maupun jangka panjang,” tegasnya.
Bobby juga menyampaikan harapannya agar Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap masalah ini. Selain menyangkut kepentingan petani, persoalan tersebut juga menyangkut keselamatan ekosistem Danau Toba yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.
Sementara itu, Pastor Walden Sitanggang dari Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis menyambut baik keputusan Gubernur. Menurutnya, penyusunan rekomendasi bersama adalah langkah konstruktif untuk membawa suara masyarakat ke tingkat pusat. Ia berharap pemerintah pusat memahami bahwa persoalan PT TPL tidak hanya berdampak di satu wilayah, tetapi sudah dirasakan di berbagai kabupaten di Sumatera Utara.
Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa dalam satu minggu ke depan, semua pihak akan mengumpulkan data dan merumuskan rekomendasi yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat. Harapannya, langkah ini menjadi awal dari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, mulai dari Pj Sekdaprov hingga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ephorus HKBP Victor Tinambunan, yang menandakan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah Provinsi Sumut berharap hasil perumusan ini dapat membawa perubahan yang nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT TPL. (Redaksi)