Bonarinews.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan angka inflasi menjelang akhir tahun 2025. Fokus utama diarahkan pada pemastian ketersediaan pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar tetap aman di tengah dinamika harga sejumlah komoditas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang juga membahas kebersihan dan kesehatan pengelolaan hewan ternak serta evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
“Pada minggu kedua Oktober, Bapak Mendagri menyebut komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai merah. Karena itu, saya minta dinas terkait segera turun tangan dan mengantisipasi kenaikan harga ini,” tegas Togap.
Ia menilai, salah satu langkah efektif menjaga pasokan pangan adalah dengan menggalakkan gerakan tanam serentak yang bisa dilakukan pemerintah bersama masyarakat. “Gerakan ini bisa menjadi solusi menjaga ketersediaan produksi, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Sumut sudah punya pengalaman melaksanakan program seperti ini sebelumnya,” ujarnya.
Togap juga menyoroti naiknya harga telur dan daging ayam yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia meminta dilakukan pemetaan antara kebutuhan dan produksi dua komoditas tersebut untuk menghindari ketimpangan pasokan.
“Nantinya akan ada sekitar 1.700-an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut, sementara saat ini baru terealisasi 350. Setelah rapat ini, saya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumut,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, harga rata-rata cabai merah tercatat Rp81.900/kg, beras medium Rp14.022/kg, dan beras premium Rp15.253/kg — menunjukkan tren penurunan harga. Dari sisi produksi, Sumut dipastikan surplus pangan dengan produksi beras mencapai 2,26 juta ton, sementara kebutuhan hanya 1,72 juta ton. Komoditas jagung dan kedelai juga tercatat surplus.
Rapat virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri meminta daerah mewaspadai kenaikan harga ayam dan telur yang terjadi di ratusan wilayah.
“Cabai merah naik di 249 daerah, telur ayam di 192 daerah, dan daging ayam di 189 daerah. Ini harus diwaspadai,” ujar Tito.
Ia juga meminta pemerintah daerah menelusuri penyebab pasti kenaikan harga, termasuk faktor harga DOC (Day Old Chick) dan pakan ternak. “BPS menyebut pakan tidak bermasalah, tapi staf kepresidenan melaporkan harga jagung naik di tingkat peternak. Maka, perlu langkah cepat, termasuk distribusi jagung SPHP oleh Bulog,” imbuhnya.
Selain isu inflasi, Mendagri juga menekankan percepatan realisasi kemudahan perizinan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Pengurusan izin tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan BPS Sumut, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Pemprov Sumut berkomitmen terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. (Redaksi)