Bonarinews.com, TOBA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba kembali menggelar program BuKa Desa (Bupati dan Wakil Bupati Berkantor di Desa) dengan menghadirkan berbagai pelayanan publik langsung ke tengah masyarakat Desa Narumonda VIII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kamis (23/10/2025).
Pelayanan satu hari penuh di kantor desa ini diikuti antusias warga yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi seperti dokumen kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemeriksaan kesehatan, hingga konsultasi pertanian.
Sejumlah instansi turut membuka layanan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDPPA), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, Dinas PUTR, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag, serta Dinas Perkim.
Selain pelayanan umum, kegiatan BuKa Desa juga diwarnai dengan kegiatan sosial. Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu bersama Staf Ahli PKK Ny. Riama Audi Murphy Sitorus membagikan kacamata baca kepada para lansia. Sementara Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu dan Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pelajar SD serta beasiswa bagi siswa berprestasi.
“Ini sama seperti KTP untuk orang dewasa, mohon disimpan baik-baik karena akan berguna untuk berbagai keperluan anak-anak kami,” ujar Bupati saat menyerahkan KIA kepada para pelajar.
Ia juga berpesan agar anak-anak tetap rajin belajar dan berdoa demi menggapai cita-cita.
Dalam kesempatan itu, Bupati Effendi Sintong menjelaskan bahwa program BuKa Desa akan dikembangkan kembali dengan konsep yang lebih efektif. “Beberapa bulan terakhir program ini sempat vakum. Ke depan akan kita desain ulang, mungkin dilaksanakan dua kali seminggu atau dengan menggabungkan beberapa desa yang berdekatan,” ungkapnya saat memimpin apel sore.
Program BuKa Desa merupakan inovasi pelayanan publik Pemkab Toba yang bertujuan mendekatkan layanan pemerintahan sekaligus memperkuat komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat di desa. (Redaksi)