BONARINEWS.COM, LUBUK PAKAM — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai memperketat upaya pencegahan dan penanganan banjir dengan menggandeng berbagai pihak di luar pemerintah. Pengembang perumahan dan institusi pendidikan yang berada di kawasan rawan genangan dilibatkan untuk mencari solusi bersama atas persoalan banjir yang berulang.
Langkah ini ditempuh setelah keluhan warga di Desa Bandar Khalifah, Lau Dendang, Saentis, dan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, kembali mencuat. Di wilayah tersebut, air kerap menggenang selama beberapa hari setiap kali hujan deras turun, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi secara bersamaan di daerah hulu hingga pesisir. Kondisi serupa sempat terjadi pada akhir Desember 2025.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab lingkungan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap membuka ruang bagi investasi, tetapi dampaknya terhadap lingkungan harus menjadi perhatian utama.
“Pembangunan jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi. Harus dihitung juga dampaknya, seperti meningkatnya aliran air, berkurangnya daerah resapan, dan kemampuan drainase yang ada,” ujar Bupati dalam pertemuan dengan perwakilan Methodist, Universitas Negeri Medan, CitraLand, dan Jewel Garden, Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menjelaskan, sebelum kawasan tersebut berkembang pesat, Sampali dan Bandar Khalifah relatif jarang mengalami banjir. Seiring bertambahnya penduduk dan masifnya pembangunan, saluran air yang ada tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan lebat.
Karena itu, pemerintah meminta setiap pengembang menyediakan kolam retensi atau embung, memperbaiki dan memperlebar drainase, serta memastikan aliran air tersambung hingga ke hilir. Persyaratan lingkungan ini, menurut Bupati, menjadi bagian penting dalam proses perizinan.
“Saya tidak anti-investasi. Tapi jangan sampai pemerintah dan masyarakat berhadap-hadapan. Keuntungan jangan diambil sendiri, sementara dampak lingkungannya ditinggalkan,” katanya.
Selain pengendalian banjir, Bupati juga menyinggung persoalan penataan kawasan, pengelolaan sampah, lalu lintas, dan kepatuhan pajak di lingkungan perumahan. Pengembang diharapkan ikut terlibat dalam pengelolaan sampah serta mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah untuk pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kepada pihak Universitas Negeri Medan dan institusi lainnya, Bupati meminta perhatian terhadap kebersihan dan penataan lingkungan sekitar kampus, termasuk area pagar dan ruang publik yang mudah menimbulkan kesan semrawut bila tidak dirawat.
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menambahkan bahwa pembangunan kawasan juga perlu mencerminkan identitas daerah. Ia mendorong pengembang menghadirkan penanda atau ikon yang menegaskan karakter Kabupaten Deli Serdang.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi perpajakan untuk memastikan aturan daerah dijalankan dengan baik. Menurut dia, kolaborasi menjadi kunci dalam pengelolaan daerah.
“Kami tidak ingin ada penghalang bagi petugas yang melakukan pendataan pajak. Ini untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Wabup turut menyoroti ketimpangan antara kawasan perumahan modern dengan permukiman warga di sekitarnya yang masih kekurangan infrastruktur dasar. Ia mengajak pengembang untuk turut memperbaiki jalan dan fasilitas umum yang digunakan bersama.
“Kalau bisa dikerjakan bersama, mari kita lakukan. Membangun Deli Serdang bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab semua pihak,” kata Lom Lom. (Redaksi)