Bonarinews.com, Jakarta – Rencana pemerintah untuk menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan tengah menjadi perbincangan hangat. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendapat informasi resmi soal kebijakan tersebut.
“Saya saja masih nanya ke sekjen, rupanya saya belum dikasih tahu. Jadi, ini masih didiskusikan. Siapa nanti yang akan bayar BPJS Kesehatan juga masih dibahas,” ujar Purbaya saat menghadiri Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas lebih lanjut rencana penghapusan tunggakan tersebut. Ia berjanji akan memberikan kabar setelah pertemuan resmi digelar.
Sebelumnya, Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memang tengah mempelajari kemungkinan menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, keputusan itu tidak bisa diambil terburu-buru karena membutuhkan perhitungan dan verifikasi data yang akurat.
“Sedang dipelajari dan dihitung dulu. Datanya harus diverifikasi, dan nominalnya juga harus dipertimbangkan,” kata Prasetyo.
Wacana ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menyebut jumlah tunggakan iuran mencapai triliunan rupiah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyebut kebijakan penghapusan tunggakan bisa saja dilakukan asalkan ada payung hukum yang jelas.
“Kalau ada dasar hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu diputihkan, tentu BPJS Kesehatan akan mengikuti,” ujarnya di Jakarta.
Rencana ini masih menunggu keputusan final pemerintah, sementara masyarakat berharap kebijakan tersebut bisa memberikan kejelasan dan keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. (Redaksi)