Bonarinews.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan tahun 2025. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (15/9/2025).
Program pertama adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi selama enam bulan di sektor industri. Targetnya 20 ribu peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) dengan total anggaran Rp198 miliar.
Selain itu, pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Skema ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan alokasi anggaran Rp120 miliar untuk sisa tahun pajak 2025.
Di bidang pangan, pemerintah menyiapkan bantuan beras 10 kilogram untuk Oktober–November dengan anggaran Rp7 triliun. Sementara perlindungan sosial mencakup bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah seperti ojek, kurir, dan pekerja logistik, yang akan menerima potongan 50 persen iuran dengan total anggaran Rp36 miliar.
Pemerintah juga menurunkan suku bunga kredit untuk program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, mendukung target penyediaan tiga juta rumah. Program Padat Karya Tunai (cash for work) akan menyerap lebih dari 600 ribu tenaga kerja dengan total anggaran Rp5,3 triliun melalui KemenPU dan Kemenhub.
Di sisi regulasi, pemerintah mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan integrasi rencana detail tata ruang ke sistem Online Single Submission (OSS), menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Terakhir, pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy akan dimulai dengan penyediaan coworking space di Jakarta dan diperluas ke beberapa kota besar di Indonesia.
Delapan program ini diharapkan mendorong percepatan pembangunan, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. (Redaksi)