Medan, Bonarinews.com – Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN), Muhammad Ikhyar Velayati, mengatakan bahwa peluang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024 melawan kotak kosong sangat besar. Hal ini bisa terjadi jika poros PDIP bergabung dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Peluang Pilgubsu 2024 melawan kotak kosong sangat besar jika dua poros politik di Jakarta, yaitu KIM dan PDIP, bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi, jangan terkejut jika nanti Bobby-Nikson melawan kotak kosong dalam Pilgubsu 2024,” ujar Ikhyar sambil tertawa saat diwawancarai awak media setelah podcast di Waspada TV di Medan, Minggu sore (7/7/2024).
Menurut Aktivis ’98 ini, penyatuan dua kekuatan politik tersebut akan mempengaruhi peta politik di daerah.
“Ada beberapa faktor yang mendorong penyatuan dua poros politik di tingkat nasional dan ini berpengaruh pada peta politik daerah. Pertama, presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan kabinet persatuan yang mengakomodir semua partai politik, sehingga kerja kabinet menuju Indonesia Emas 2045 bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari oposisi. Kedua, partai politik di parlemen juga menginginkan kadernya masuk dalam kabinet. Jadi, persatuan antar parpol saat ini adalah kebutuhan objektif dan subjektif,” jelas Ikhyar.
Ikhyar menambahkan bahwa beberapa elit PDIP, seperti kelompok Puan Maharani, juga ingin PDIP bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto. Selain itu, di beberapa provinsi besar, PDIP belum mengumumkan calon gubernur maupun wali kota yang akan diusung, sehingga lebih mudah menyatukan mereka dalam koalisi besar untuk Pilkada serentak 2024.
“Jika semua kepala daerah berada dalam satu barisan dengan presiden terpilih, maka kerja prioritas ke depan akan satu irama dan satu komando. Ujung tombak untuk menjalankan program tersebut tentu saja adalah kepala daerah,” tambah Ikhyar.
Namun, Ikhyar juga mengingatkan adanya sisi negatif dari pemerintahan tanpa oposisi.
“Sisi negatif dari pemerintahan tanpa oposisi adalah kecenderungan korupsi, otoriter, dan penyalahgunaan kekuasaan,” tutupnya. (BN-01)