Bonarinews.com, JAKARTA — Dunia pengadaan pemerintah sedang berubah cepat.
Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 menjadi titik balik penting bagi pelaku usaha. Regulasi ini membuka jalan bagi perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah tanpa harus melewati proses tender panjang dan rumit.
Perpres baru ini memperbarui aturan kunci tentang Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung — dua jalur cepat (fast track) yang kini menjadi primadona dalam belanja pemerintah, seiring meningkatnya penggunaan e-catalog dan e-purchasing.
“Perpres 46/2025 bukan sekadar aturan baru — ini momentum emas bagi penyedia lokal untuk naik kelas dan memenangkan proyek pemerintah secara legal dan strategis,”
ujar Harmada Sibuea, MSc., MH., CEO Alatan Indonesia.
Kenapa Harus Cepat Beradaptasi
Dengan nilai belanja pemerintah mencapai Rp1.200 triliun per tahun, sektor pengadaan kini menjadi salah satu ladang bisnis terbesar di Indonesia.
Namun, perubahan regulasi juga membawa konsekuensi: hanya mereka yang memahami mekanisme baru yang bisa bertahan dan menang.
Faktanya, lebih dari Rp80 triliun proyek per tahun kini bisa dikerjakan tanpa tender, asal penyedia memenuhi persyaratan dan patuh pada koridor hukum baru.
Sayangnya, banyak perusahaan belum sadar bahwa peluang sebesar itu bisa diakses dengan cara yang sah dan strategis.
Dua Kunci Sukses Pengadaan Fast Track Pasca Perpres 46/2025
Menurut Alatan Indonesia, terdapat dua area krusial yang wajib dipahami agar bisa menembus pasar pengadaan pemerintah secara cepat dan tepat:
- Validasi Batas Nilai Proyek
Perpres baru ini menaikkan batas nilai proyek untuk Pengadaan Langsung.
Artinya, perusahaan kini dapat mengakses proyek lebih besar dengan proses lebih cepat dan birokrasi lebih ramping. - Kepatuhan Dokumentasi
Banyak penyedia gagal bukan karena kualitas, tapi karena kelalaian administratif.
Perpres 46/2025 menuntut dokumentasi yang rapi, valid, dan sesuai tahapan hukum agar lolos verifikasi dan audit.
Alatan Indonesia: Siapkan Blueprint Bisnis Pemerintah
Sebagai lembaga konsultan, pelatihan, dan riset yang dikenal sebagai “Ahlinya Bisnis Pemerintah”, Alatan Indonesia hadir untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dan aparatur pengadaan.
Melalui Webinar Eksklusif bertajuk “Pengadaan Langsung & Penunjukan Langsung Berdasarkan Perpres 46/2025”, peserta akan dibimbing langsung oleh:
Heldi Yudiyatna, ST, MM,
Pejabat Ahli Madya LKPP & fasilitator senior bidang pengadaan.
“Dalam sesi ini, kami tidak hanya membahas teori, tapi juga membedah studi kasus nyata agar peserta tahu langkah praktis memenangkan proyek pemerintah dengan cara yang benar,” jelas Heldi.
Topik Eksklusif yang Akan Dibahas
- Kebijakan dan regulasi terbaru tentang Pengadaan Langsung & Penunjukan Langsung
- Tahapan pengadaan yang compliant sesuai Perpres 46/2025
- Strategi menjadi penyedia terpilih di jalur fast track
Jadwal & Fasilitas Peserta
📅 Kamis, 27 November 2025
🕘 09.00 – 12.00 WIB
💻 Format: Online Webinar (terbuka untuk peserta seluruh Indonesia)
Peserta akan mendapatkan:
✅ Insight langsung dari praktisi pengadaan pemerintah
✅ Free konsultasi & sesi tanya jawab interaktif
✅ E-sertifikat resmi dari Alatan Indonesia
✅ Materi & rekaman webinar untuk belajar ulang
✅ Akses jaringan (networking) antar pelaku usaha & instansi
Jangan Lewatkan Kesempatan Emas Ini
Perpres 46/2025 membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar pemerintah secara cepat, legal, dan strategis.
Namun, hanya mereka yang paham aturan main baru yang akan di depan.
Pastikan tim Anda tidak tertinggal.
Daftar Sekarang! Kuota terbatas 👉 bit.ly/PengadaandanPenunjukanLangsung
Tentang Alatan Indonesia
Alatan Indonesia adalah lembaga konsultansi, pelatihan, dan riset yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha di bidang pengadaan barang/jasa, transformasi organisasi, dan digitalisasi.
Dengan pengalaman mendampingi ratusan instansi dan penyedia di seluruh Indonesia, Alatan Indonesia berkomitmen membangun ekosistem pengadaan yang profesional, transparan, dan berdaya saing. (*)