JAKARTA, BonariNews.com — Perdebatan mengenai sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak dipotong demi program MBG, bahkan sebagian besar program justru diperkuat dan diperluas.
Dalam keterangannya, Teddy menjelaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama legislatif, yakni DPR RI dan Badan Anggaran DPR. Ia menepis narasi yang menyebut sekolah terbengkalai hingga guru diabaikan akibat adanya MBG.
“Tidak Ada yang Dipangkas, Justru Ditambah”
Teddy menegaskan seluruh program pendidikan strategis tetap berlanjut:
- Program KIP dan PIP tetap berjalan.
- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menginisiasi Sekolah Rakyat untuk anak putus sekolah lengkap dengan tempat tinggal, pendidikan, makanan bergizi, dan jaminan kesehatan. Kini terdapat sekitar 16–20 ribu siswa dari 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah pada tahun ini.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah melakukan renovasi 16.000 sekolah pada 2025 melalui anggaran ±Rp17 triliun. Selain itu, percepatan digitalisasi juga digencarkan lewat distribusi 280.000 TV digital.
Kesejahteraan tenaga pendidik pun disebut mendapat perhatian:
- Insentif guru honorer naik menjadi Rp400.000 per bulan.
- Tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
- Sistem transfer tunjangan kini langsung ke rekening guru tiap bulan.
Teddy menyimpulkan, program MBG sama sekali tidak mengurangi anggaran pendidikan, melainkan berjalan paralel dengan penguatan layanan dan fasilitas pendidikan.
PDIP Beri Tanggapan Berbeda: “Anggarannya Memang Diambil dari Pendidikan”
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Melalui konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa MBG memang bersumber dari anggaran pendidikan.
Esti menyebut banyak kader dan masyarakat yang bingung karena pernyataan pemerintah dinilai tidak konsisten dengan dokumen resmi negara.
Menurutnya, data APBN menunjukkan dengan jelas bahwa dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk program MBG.
“Semua tertulis resmi dalam lampiran APBN yang berbentuk Peraturan Presiden,” ujar Esti.
Adian: “Ini Bukan Efisiensi, Ini Tertulis Jelas di UU dan Perpres”
Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, ikut mempertegas, MBG bukan hasil efisiensi anggaran kementerian/lembaga.
Adian meminta publik merujuk langsung ke:
- UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026
- Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026
Menurutnya, kedua regulasi itu menyebut secara eksplisit bahwa pendanaan operasional pendidikan sudah mencakup Program Makan Bergizi untuk lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Dalam Perpres tersebut, anggaran Badan Gizi Nasional tercatat lebih dari Rp223 triliun.
Adian menekankan, sikap PDIP bukan sekadar kritik, melainkan tanggung jawab menjaga transparansi dan menghormati produk hukum negara.
Adu Data dan Klaim, Publik Tunggu Penjelasan Final
Perbedaan klaim antara pemerintah dan PDIP membuat diskursus publik semakin ramai. Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan tetap aman, sementara PDIP menyodorkan dokumen resmi negara yang menyiratkan hal sebaliknya.
Penjelasan final dari pemerintah—termasuk rincian teknis pembukuan APBN—dipastikan menjadi kunci untuk meredakan perdebatan yang semakin melebar. (Redaksi)