Bonarinews.com, Medan – Upaya Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap terus digenjot. Salah satunya melalui pengawasan program investasi dan hilirisasi yang digagas Ombudsman RI lewat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap”, yang digelar secara hybrid pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dalam pembukaannya, Pimpinan Ombudsman RI Dr. Hery Susanto menegaskan bahwa kunci menuju Indonesia Emas 2045 terletak pada investasi yang efisien dan transformatif. Namun, katanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan ruang fiskal dalam pembiayaan pembangunan.
“Untuk memperkuat perekonomian dan keluar dari perangkap pendapatan menengah, kita perlu investasi yang tidak hanya besar tapi juga berkualitas. Hilirisasi industri sumber daya alam menjadi langkah strategis agar nilai tambahnya dirasakan di dalam negeri,” ujar Hery.
Ia menambahkan, Ombudsman tengah melakukan kajian sistemik guna memastikan program pengembangan investasi dan hilirisasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
FGD yang dimoderatori Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi, berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumut. Acara dipimpin Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, yang membacakan sambutan Gubernur. Dalam sambutan itu, Pemprov Sumut menegaskan dukungan penuh terhadap pengawasan program investasi dan hilirisasi, agar pelaksanaannya tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Investasi dan hilirisasi bukan sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan nyata di pusat hingga daerah,” ujar Sulaiman mewakili Gubernur.
Diskusi berlangsung hangat. Berbagai perwakilan pemerintah daerah, seperti DPMPTS Provinsi Sumut, Dinas PMPTSP Kota Medan, dan perwakilan kabupaten/kota lainnya, memaparkan perkembangan investasi di wilayahnya. Beberapa menyebutkan bahwa realisasi investasi pada kuartal ketiga tahun ini hampir menyentuh target.
Meski begitu, sejumlah kendala turut mencuat. Mulai dari akses aplikasi perizinan OSS yang kerap bermasalah, peralihan kewenangan izin dari pusat ke daerah yang belum siap secara teknis, tumpang tindih regulasi, hingga konflik sosial dengan masyarakat sekitar lokasi investasi.
FGD juga dihadiri berbagai pihak, termasuk Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTS Sumut Chandra Dalimunte, Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan Nurbaiti Harahap, dan perwakilan pengusaha dari PTPN IV Regional 2.
Menutup diskusi, Inspektur Provinsi Sumut berharap kegiatan ini tidak berhenti sebatas forum, melainkan menjadi langkah nyata perbaikan kebijakan. “Hasil kajian Ombudsman diharapkan bisa menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola investasi dan hilirisasi,” pungkasnya.
FGD ini menjadi pengingat bahwa kunci menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar visi, tetapi komitmen untuk memastikan setiap kebijakan investasi benar-benar mendorong kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. (Lindung)