Sikka, BonariNews.com — Kunjungan kerja Menteri Sakti Wahyu Trenggono ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/2/2026), menjadi sorotan publik pesisir. Kedatangannya ke pesisir Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal menentukan apakah wilayah ini layak masuk prioritas pembangunan Kampung Nelayan Terpadu milik Kementerian KKP.
Menteri dijadwalkan tiba di Bandara Frans Seda Airport sekitar pukul 07.30 WITA, kemudian bergerak langsung menuju wilayah pesisir di barat pangkalan Lanal Maumere, Kecamatan Alok Barat. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang diusulkan sebagai kawasan kampung nelayan terintegrasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, menyebut kehadiran langsung Menteri memberi sinyal kuat perhatian pusat terhadap potensi kelautan Flores Utara. “Biasanya survei awal dilakukan tim teknis. Kali ini Menteri turun langsung melihat kondisi lapangan,” ujarnya.
Tantangan Utama: Lahan Belum Memenuhi Syarat
Meski membawa harapan besar, daerah ini menghadapi kendala mendasar: minimnya ketersediaan lahan. Program kampung nelayan membutuhkan minimal satu hektare. Namun, lahan di Nangahure baru sekitar 6.000 meter persegi.
Tiga titik lain—Desa Reroroja, Desa Wolomarang, dan Desa Nangahale—juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Beberapa bahkan memerlukan reklamasi pantai karena keterbatasan lahan kosong milik desa.
Selain kampung nelayan, DKP Sikka juga mengusulkan dua kawasan kampung budidaya rumput laut di Desa Parumaan dan Desa Kojadoi. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kesiapan tata ruang dan legalitas lahan.
Jika Lolos Verifikasi, Fasilitasnya Lengkap
Apabila lolos verifikasi teknis, kampung nelayan seluas satu hektare tersebut akan dilengkapi sarana strategis seperti dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, SPBN, sentra UMKM, hingga perumahan nelayan. Fasilitas ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan nelayan kepulauan pada pusat layanan di Maumere maupun Nangahale.
“Di Nangahure banyak kapal nelayan, termasuk pemancing tuna. Jika kampung nelayan dibangun, manfaatnya akan sangat besar,” kata Paulus.
Bersaing dengan Usulan Kawasan Lain
Kawasan Bebeng di Kelurahan Wolomarang, yang sebelumnya dikunjungi Gibran Rakabuming Raka, turut diusulkan sebagai bagian kawasan ekonomi perikanan. Namun pemerintah pusat masih memusatkan prioritas APBN pada program kampung nelayan secara nasional.
Dengan demikian, kunjungan Menteri KKP ke Sikka menjadi momentum penting. Selain menilai kesiapan wilayah, kunjungan ini menandai tahap penentu apakah daerah pesisir di Flores Utara dapat masuk dalam peta pembangunan maritim nasional.
Kini masyarakat pesisir menanti hasil penilaian resmi dari KKP. Jika Nangahure memenuhi syarat lahan dan aspek teknis lainnya, wilayah ini berpeluang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Jika belum, Sikka masih memiliki waktu untuk menata ulang strategi agar tidak tertinggal dalam peta pembangunan kelautan nasional. (Faidin)