Bonarinwes.com, JAKARTA – Pemerintah mulai bergerak cepat menertibkan koperasi bermasalah. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani koperasi yang terindikasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ferry mengakui masih banyak pekerjaan rumah di tubuh Kementerian Koperasi. Ia menyebut, banyak koperasi yang kini kehilangan daya saing karena kalah berhadapan dengan korporasi besar.
“Selama beberapa tahun terakhir, koperasi yang dulu aktif di sektor produksi dan distribusi kini banyak yang kalah bersaing. Negara belum punya peran kuat dalam mengatur sistem ekonomi, akibatnya sebagian besar koperasi beralih ke sektor simpan pinjam,” jelas Ferry, Jumat (10/10/2025).
Namun, pergeseran itu justru membuka celah baru. Banyak koperasi simpan pinjam yang beroperasi tanpa prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang memadai, sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum dan keuangan.
Melihat kondisi itu, Ferry menegaskan, pihaknya kini membentuk satgas baru yang melibatkan aparat penegak hukum. Tujuannya agar penanganan koperasi bermasalah bisa lebih tegas dan transparan.
“Kami sudah mengganti dan membentuk satgas baru dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk menangani koperasi yang bermasalah, terutama yang nilainya besar,” ungkapnya.
Dari delapan koperasi yang masuk daftar pengawasan, satu di antaranya telah resmi dihapus karena dianggap tak layak beroperasi. “Kemarin dari delapan koperasi bermasalah, sudah kita hilangkan satu. Sekarang tersisa tujuh koperasi yang masih ditangani,” ujar Ferry.
Tak berhenti di situ, satgas tersebut juga akan diperkuat dengan sistem digital agar pengawasan lebih efektif dan transparan. “Postur satgas akan disempurnakan, termasuk penggunaan perangkat digital untuk membantu proses pengawasan di luar aparat penegak hukum,” tambahnya.
Langkah pembentukan satgas ini diharapkan bisa menjadi titik balik kebangkitan koperasi Indonesia—bukan sekadar tempat simpan pinjam, tetapi kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdaulat dan sehat. (Redaksi)