Bonarinews.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mencapai Rp118 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, proyek ini dijalankan oleh perusahaan, sehingga seharusnya mereka yang mengelola sendiri utangnya, bukan APBN.
Sebelumnya, pihak Danantara menawarkan dua cara agar utang proyek bisa diselesaikan: meminta pemerintah menambah modal PT Kereta Api Indonesia (KAI), atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat ke pemerintah. Namun, Menteri Purbaya menolak kedua usulan itu karena Danantara sebenarnya mampu menangani utang dari keuntungan yang mereka peroleh.
Proyek kereta cepat ini mulai dibangun sejak 2016 dan mulai beroperasi pada Oktober 2023. Total biayanya mencapai Rp118 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman bank China. Selama 2024, PT KAI dan mitra BUMN lainnya mengalami kerugian besar akibat biaya operasional dan bunga utang.
Para ekonom menilai satu-satunya cara realistis meringankan beban proyek adalah dengan restrukturisasi utang kepada pihak bank China. Cara lain, seperti menambah rute kereta atau meningkatkan efisiensi operasional, juga bisa membantu menambah pendapatan.
Keputusan pemerintah untuk tidak menanggung utang proyek ini mendapat dukungan ahli ekonomi. Langkah ini dianggap tepat agar APBN tetap fokus pada layanan publik dan pembangunan prioritas, serta menghindari preseden buruk bagi BUMN lainnya. (Redaksi)