Bonarinews.com, MEDAN – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pesan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara, Surya, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (20/10/2025).
Dalam arahannya, Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperlambat perputaran ekonomi di daerah. “Kalau ada uang, belanjakan saja sesuai dengan desain APBD-nya. Jangan sampai dana mengendap terlalu lama, karena ekonomi di daerah membutuhkan perputaran uang,” tegas Purbaya.
Ia juga meminta Pemda untuk menempatkan dana mereka di bank daerah, bukan di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar likuiditas dan perputaran uang lebih dirasakan secara langsung oleh perekonomian lokal.
Selain itu, Menkeu menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan, memperkuat sektor produktif, mempermudah perizinan usaha, menghidupkan UMKM, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Semua langkah ini, kata Purbaya, menjadi fondasi agar inflasi tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat jika pemerintah dan sektor swasta berjalan beriringan. Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12%, namun masih perlu dorongan tambahan agar target nasional 6% di akhir tahun dapat tercapai.
Tito menjelaskan, dana simpanan Pemda di bank secara nasional mencapai Rp233,11 triliun. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian APBD terhadap kebijakan efisiensi belanja daerah sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri.
“Saya meminta seluruh Pemda segera mengatasi hambatan administratif dan mempercepat serapan anggaran. Akhir tahun biasanya realisasi meningkat, tapi kita harapkan perputarannya bisa lebih cepat agar ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia ini menjadi momentum penguatan koordinasi pusat dan daerah untuk memastikan inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid. (Redaksi)