Setiap tahun, lebih dari Rp1.000 triliun anggaran negara dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan pemerintah. Angka yang, secara teoritis, mampu menggerakkan industri nasional, memperkuat pelaku usaha dalam negeri, hingga menciptakan lapangan kerja.
Namun pertanyaannya: mengapa dampaknya sering kali belum terasa signifikan di ekonomi riil?
Masalahnya bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut dikelola.
Terjebak pada Kepatuhan, Bukan Dampak
Dalam regulasi, tujuan pengadaan pemerintah telah dirumuskan dengan jelas: meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan UMKM, serta mendorong inovasi.
Namun dalam praktik, tujuan-tujuan tersebut kerap berhenti sebagai norma di atas kertas.
Proses pengadaan lebih sering dikendalikan oleh tiga pertanyaan utama: apakah prosedurnya sudah sesuai aturan, apakah dokumennya lengkap, dan apakah prosesnya aman dari temuan audit.
Sebaliknya, pertanyaan yang lebih mendasar justru jarang diajukan: apakah pengadaan ini benar-benar menciptakan nilai dan dampak ekonomi?
Dalam berbagai praktik dan diskusi pengadaan, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan yang dapat disebut sebagai compliance trap—situasi ketika kepatuhan administratif menjadi tujuan, bukan alat untuk mencapai hasil yang lebih besar.
Ketika Sistem Mengarahkan Perilaku
Masalah ini bukan semata pada individu pelaku pengadaan. Dalam banyak kasus, para pejabat pengadaan justru bertindak rasional sesuai dengan sistem yang ada.
Persoalannya terletak pada desain sistem itu sendiri.
Pertama, keberhasilan pengadaan masih diukur dari tertib administrasi, bukan dari dampak yang dihasilkan. Selama indikator kinerja tidak mengukur nilai (value), maka yang dihasilkan adalah kepatuhan, bukan hasil.
Kedua, terdapat risiko yang tidak seimbang. Kesalahan administratif dapat berujung pada konsekuensi hukum yang nyata dan instan. Sebaliknya, kegagalan mencapai tujuan strategis—seperti penguatan industri dalam negeri atau pemberdayaan UMKM—jarang memiliki konsekuensi yang setara.
Dalam situasi ini, pelaku pengadaan secara rasional akan memilih pendekatan paling aman: menghindari kesalahan, bukan mengejar dampak.
Dampaknya bagi Dunia Usaha
Kondisi ini juga dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya penyedia barang dan jasa pemerintah.
Tidak sedikit inovasi yang sulit masuk, karena sistem lebih mudah menilai harga dibandingkan nilai tambah. Dalam banyak kasus, solusi inovatif kalah oleh penawaran yang paling aman secara administratif.
Akibatnya, pengadaan belum sepenuhnya menjadi ruang yang mendorong inovasi dan pertumbuhan industri.
Menggeser Fokus: dari Proses ke Nilai
Jika belanja pemerintah ingin benar-benar berdampak, maka perlu ada perubahan cara pandang.
Kepatuhan harus diposisikan sebagai standar minimum, bukan tujuan akhir. Keberhasilan pengadaan perlu diukur dari nilai yang dihasilkan—baik dalam bentuk efisiensi, penguatan industri dalam negeri, maupun dampak ekonomi yang lebih luas.
Bagi pimpinan instansi, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi sekadar tingkat penyerapan anggaran, melainkan: seberapa besar anggaran tersebut benar-benar memperkuat ekonomi?
Perlu Desain Sistem yang Berorientasi Dampak
Pada akhirnya, pengadaan pemerintah adalah instrumen kebijakan ekonomi.
Jika sistem hanya dirancang untuk memastikan kepatuhan, maka hasilnya adalah kepatuhan. Namun jika sistem didesain untuk mendorong dampak, maka pengadaan dapat menjadi alat transformasi ekonomi yang nyata.
Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang reformasi pengadaan ke depan.
Penutup
Belanja pemerintah dalam jumlah besar seharusnya tidak berhenti pada administrasi. Ia harus menjadi instrumen yang menciptakan nilai.
Pada akhirnya, persoalan pengadaan bukan sekadar bagaimana memastikan proses berjalan sesuai aturan, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak.
Jika tidak, kita berisiko terus mengelola anggaran dalam jumlah besar tanpa hasil yang sepadan bagi perekonomian.
Di titik ini, reformasi pengadaan tidak lagi sekadar soal prosedur, melainkan soal keberanian mendesain ulang cara kita memaknai “keberhasilan”.
“Dari Compliance ke Performance.”
Harmada Sibuea,
Strategic Advisor pengadaan pemerintah dan konsultan kebijakan publik, pengelolaan kinerja serta transformasi organisasi.