Medan, Bonarinews.com— Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Kota Medan mencuat setelah sejumlah pengurus tingkat kecamatan mempertanyakan keabsahan rapat konsolidasi dan proses seleksi calon ketua PAC yang digelar pada Februari hingga Maret 2026.
Sejumlah Ketua PAC menilai tahapan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka menyebut masa berlaku surat keputusan kepengurusan PAC telah berakhir sehingga seharusnya dilakukan perpanjangan terlebih dahulu sebelum agenda konsolidasi dijalankan.
Selain itu, pelaksanaan rapat juga dipersoalkan karena dipimpin oleh jajaran DPC yang disebut belum mengantongi surat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat.
Ketua PAC Medan Baru, Jumbo Ginting, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap pelaksanaan rapat tersebut. Ia menilai seluruh tahapan tidak sesuai mekanisme partai karena legalitas kepengurusan belum diperbarui.
Menurutnya, tanpa adanya surat keputusan yang sah, seluruh proses penjaringan hingga penetapan calon ketua PAC berpotensi cacat secara administratif.
Hal senada disampaikan Ketua PAC Medan Marelan, Nurmahadi. Meski rapat sempat digelar di wilayahnya, ia menegaskan tidak mengakui hasil pertemuan tersebut karena pihak yang memimpin tidak dapat menunjukkan surat keputusan resmi dari pusat.
Ia juga mengaku telah mengingatkan peserta rapat agar kegiatan tidak dilanjutkan sebelum ada kejelasan legalitas, namun rapat tetap berjalan hingga tahap penjaringan.
Dari total 21 PAC di Kota Medan, sebagian besar memang telah melaksanakan rapat konsolidasi dan bahkan mengikuti tahapan fit and proper test. Namun, sejumlah pengurus tetap beranggapan proses tersebut tidak sah secara organisasi karena belum memenuhi ketentuan administrasi partai.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya konflik internal yang lebih luas jika tidak segera diselesaikan oleh pengurus tingkat pusat. (Rilis pers)