Medan, Bonarinews.com – Ketua DPRD Sumut, Sutarto mengeritik soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia mengatakan, pihaknya telah menerima banyak keluhan dari mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan UKT ini.
Sutarto menegaskan pentingnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan. Rakyat kecil juga berhak mengenyam pendidikan tinggi. Jangan biarkan pendidikan tinggi dikuasai oleh segelintir golongan,” katanya pada Selasa (21/5/2024).
Sutarto mengutip Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Ia menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang holistik dan tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Menurut Sutarto, kenaikan UKT sebagai langkah optimalisasi pendapatan dari aset dan Pendapatan Negara Bukan Pajak harus memperhatikan berbagai aspek seperti indeks kemahalan wilayah, pendapatan masyarakat, dan disparitas pembangunan daerah. “Harus dilihat berbagai aspek agar kebijakan ini tidak menambah beban masyarakat,” jelasnya.
Sutarto juga menekankan perlunya pemerintah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. “SSBOPT harus menjadi acuan biaya yang secara periodik dikaji dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah,” tambahnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada komersialisasi dalam ranah pendidikan. “Saya berharap masalah UKT ini tidak menjadi prahara di masyarakat. Kita ingin setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” pungkasnya. (BN-01)