JAKARTA, BONARINEWS – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mengkritisi ketimpangan kebijakan Kemendiktisaintek terkait target peningkatan Angka Partisipasi Kuliah (APK) pendidikan tinggi yang dinilainya tidak sejalan dengan stagnannya anggaran beasiswa KIP Kuliah.
Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto di Gedung DPR, Selasa (3/2), Sofyan Tan menyoroti target APK nasional yang akan naik dari 32,89 pada 2025 menjadi 34,92 pada 2026. Namun peningkatan ini tidak ditopang oleh penambahan signifikan jumlah penerima maupun anggaran KIP Kuliah.
“Keinginannya besar, tetapi dananya tidak bergerak. Bagaimana mau meningkatkan APK kalau jumlah penerima KIP Kuliah saja hampir sama antara 2025 dan 2026?” ujar Sofyan Tan.
Sebelumnya, Mendiktisaintek memaparkan bahwa pagu KIP Kuliah 2026 sebesar Rp15,3 triliun dengan volume 1.047.221 penerima. Angka tersebut hanya sedikit naik dari 2025 yang mencapai Rp14,9 triliun dengan volume 1.040.192 penerima.
Sofyan Tan mengatakan peningkatan APK sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat, sementara kondisi saat ini masih rentan. Tingkat pengangguran masih tinggi, dan beberapa daerah baru saja terdampak banjir bandang yang menggerus kondisi ekonomi warga.
“APK kita sangat bergantung pada kemampuan orang tua membiayai kuliah anaknya. Sementara ekonomi masyarakat belum stabil. Tanpa intervensi beasiswa, target APK sulit tercapai,” tegasnya.
Ia kemudian mengusulkan penambahan anggaran minimal Rp5 triliun untuk KIP Kuliah sebagai langkah konkret membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.
“Tambahan Rp5 triliun saja sudah bisa membuat banyak orang tua tersenyum karena anak mereka punya peluang menjadi sarjana,” katanya lagi.
Meski menyampaikan kritik, Sofyan Tan turut mengapresiasi sejumlah capaian Kemendiktisaintek sepanjang 2025, seperti percepatan kenaikan jabatan dosen, penambahan guru besar, hingga respon cepat terhadap mahasiswa terdampak bencana. Realisasi anggaran kementerian yang mencapai 94,83 persen juga dinilainya sangat baik.
Namun ia menyoroti serapan anggaran Ditjen Sains dan Teknologi yang hanya 63,72 persen, jauh di bawah direktorat lain, meskipun anggarannya pada 2026 justru melonjak dari Rp326 miliar menjadi Rp1,082 triliun. Ia mempertanyakan kendala yang muncul, termasuk kemungkinan lambannya pembangunan SMA Garuda.
Selain itu, Sofyan Tan berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tetapi juga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) untuk pemerataan kualitas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
Menanggapi usulan tersebut, Mendiktisaintek menyampaikan akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan untuk membahas tambahan anggaran dan kebijakan terkait peningkatan APK dan KIP Kuliah.
Penulis: Dedy Hu