Medan, Bonarinews.com – Suasana ruang rapat di Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (6/12/2025), terasa berbeda. Tidak ada basa-basi panjang. Saat Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya memulai paparannya kepada Komisi VIII DPR RI, seluruh hadirin langsung disuguhi gambaran tentang provinsi yang tengah “bertempur” melawan bencana.
Dalam beberapa hari terakhir, Sumut mengalami rangkaian banjir, longsor, dan banjir bandang yang datang hampir bersamaan, membuat pemerintah daerah harus bekerja dalam tekanan tinggi. “Kami benar-benar berkejaran dengan waktu,” ujar Wagub, membuka penjelasan tentang kondisi lapangan.
1,5 Juta Jiwa Terdampak dalam Hitungan Hari
Bencana berantai ini memaksa lebih dari 407.256 Kepala Keluarga—setara 1,5 juta jiwa—masuk dalam kategori terdampak. Dari jumlah itu, 37.158 orang mengungsi, 318 meninggal dunia, 647 luka-luka, dan 123 lainnya belum ditemukan. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret kepanikan dan kehilangan yang terjadi bersamaan di banyak titik.
Beberapa wilayah disebut Wagub sebagai “garis depan” bencana: Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, Sibolga, Medan, hingga Deliserdang. Sejumlah ruas jalan vital pun putus, termasuk Tarutung–Sibolga—urat nadi mobilitas di kawasan itu.
Bencana Datang Ketika Para Kepala Daerah Berada di Upacara Resmi
Ironisnya, bencana mulai terjadi ketika para kepala daerah sedang mengikuti Upacara Hari Guru. Informasi masuk bersamaan dengan laporan longsor dan banjir besar di berbagai titik. Situasi itu membuat koordinasi awal berlangsung dalam kondisi serba darurat.
“Bapak Gubernur Bobby Nasution langsung memerintahkan percepatan bantuan, tapi jalur darat ke Sibolga tertutup total. Tidak ada pilihan lain, kami pakai jalur udara,” jelas Wagub.
Posko Darurat Dibangun Sambil Menghadapi Kota yang Ikut Tergenang
Di Medan, banjir bahkan mencapai area kantor gubernur. Namun di tengah kondisi kota yang ikut terdampak, Pemprov Sumut tetap membangun Posko Bencana di Jalan AH Nasution sebagai pusat penerimaan bantuan. Lanud Soewondo dijadikan gudang sementara sebelum logistik dikirimkan ke kabupaten/kota.
Gerak cepat ini dilakukan sembari memantau laporan baru yang terus masuk, dari rumah warga yang terendam, persediaan pangan yang menipis, hingga desa-desa terisolasi.
Koordinasi yang Tidak Mengenal Istirahat
“Tidak ada waktu untuk bersantai,” tegas Wagub. “Semua titik dimonitor. Wilayah yang belum tersentuh bantuan kami prioritaskan.”
Pemprov Sumut bersama Forkopimda mengirimkan bantuan pangan, keperluan bayi dan ibu hamil, pakaian layak pakai, selimut, popok, hingga perlengkapan ibadah. Obat-obatan dan tenaga medis—termasuk perawat dan dokter—juga dikerahkan untuk menjangkau pengungsian yang jumlahnya terus bertambah.
DPR: Pemulihan Harus Jadi Agenda Utama Setelah Gelombang Bencana Mereda
Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Namun ia mengingatkan bahwa pekerjaan besar justru menanti setelah banjir surut.
“Pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat harus segera disiapkan. Jika ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi daerah, segera sampaikan ke pusat,” ujar Ansory.
Ia kemudian menyerahkan bantuan sosial kebencanaan dari Kementerian Sosial senilai Rp12 miliar lebih sebagai bentuk dukungan konkret.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, para anggota komisi, BNPB, Kemensos, dan OPD terkait—semua duduk dalam satu ruangan, menyimak bagaimana Sumut kini berada pada fase paling kritis sekaligus paling menentukan dalam penanganan bencana.
Reporter: Lindung Silaban