Ketika Kesehatan Mental Masih Dianggap Urusan Pribadi

Bagikan Artikel

Oleh: Stella Godiva Amanda dan Cintanya May Wenarisni Laoli

Di tengah ritme kehidupan perkotaan yang kian cepat dan penuh tuntutan, kesehatan mental masih kerap ditempatkan sebagai urusan pribadi. Stres, kecemasan, dan kelelahan emosional sering dipendam rapat-rapat karena dianggap sebagai tanda kelemahan. Banyak orang memilih diam, takut dicap tidak tangguh atau tidak mampu mengelola hidupnya sendiri. Pandangan ini tidak hanya hidup di ruang kerja atau sekolah, tetapi juga berakar kuat di lingkungan tempat tinggal paling dekat, seperti RT dan RW.

Padahal, tekanan ekonomi, relasi sosial yang semakin kompleks, serta ketidakpastian hidup membuat kesehatan mental menjadi kebutuhan dasar yang tak kalah penting dari kesehatan fisik. Ironisnya, kebutuhan ini justru jarang dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, banyak individu bertahan dalam kondisi tertekan tanpa dukungan yang memadai, hingga akhirnya masalah psikologis berkembang menjadi lebih serius.

Pengalaman kegiatan psikoedukasi kesehatan mental di lingkungan Kemanggisan membuka gambaran yang berbeda. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berdiskusi dan memahami isu kesehatan mental dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan memberi kehidupan mereka, respons yang muncul justru antusias. Warga tidak hanya ingin mengetahui apa itu stres atau kecemasan, tetapi juga bagaimana cara mengelolanya dalam keseharian. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat sejatinya siap membicarakan kesehatan mental. Yang kerap absen justru kehadiran negara.

Selama ini, kebijakan kesehatan mental masih didominasi pendekatan kuratif dan terpusat pada layanan rumah sakit. Akses terhadap layanan tersebut pun tidak selalu mudah, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu, upaya preventif seperti psikoedukasi dan pendampingan psikologis berbasis komunitas belum menjadi prioritas kebijakan. Akibatnya, banyak warga baru mencari bantuan ketika kondisi mentalnya sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Ketidakhadiran negara dalam membangun literasi kesehatan mental di tingkat komunitas turut memperkuat stigma. Mereka yang mengalami gangguan psikologis sering merasa sendirian dan enggan bercerita, bahkan kepada orang terdekat. Bukan semata karena kurang pengetahuan, tetapi karena tidak tersedianya ruang aman yang difasilitasi secara sistematis. Diam akhirnya menjadi pilihan, sementara masalah terus berlarut.

Padahal, pengalaman di tingkat RT menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menghadirkan perubahan nyata. Diskusi kelompok, berbagi pengalaman, dan edukasi sederhana dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan mental adalah hal yang wajar dan layak dirawat bersama. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek program, keberanian untuk terbuka dan saling mendukung pun tumbuh secara alami.

Ke depan, negara perlu mengubah cara pandang terhadap kesehatan mental. Tidak cukup hanya menyediakan fasilitas layanan, pemerintah juga harus aktif membangun literasi kesehatan mental di akar rumput. Psikoedukasi perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan kelurahan dan kecamatan, dengan melibatkan tenaga profesional, akademisi, dan masyarakat lokal. Dukungan terhadap inisiatif komunitas semestinya hadir dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar program sementara.

Pada akhirnya, kesehatan mental tidak bisa terus diperlakukan sebagai urusan individu semata. Ia adalah tanggung jawab kolektif yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup, keharmonisan sosial, dan daya tahan masyarakat. Pengalaman di tingkat komunitas membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari ruang kecil. Namun tanpa kehadiran negara yang konsisten, upaya tersebut akan berjalan pincang. Jika negara sungguh ingin membangun masyarakat yang sehat dan berdaya, kesehatan mental harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan publik, bukan lagi isu yang tersembunyi di balik stigma.

Tim Penulis:

Stella Godiva Amanda dan Cintanya May Wenarisni Laoli adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta. Tulisan ini menyoroti isu kesehatan mental dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *