Medan, Bonarinews.com — Kerugian sektor perikanan di Sumatera Utara akibat bencana banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir tercatat sangat besar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat total kerugian mencapai sekitar Rp105,6 miliar, yang meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di 11 kabupaten dan kota terdampak.
Data tersebut disampaikan dalam arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Rochani Litiloly, di hadapan peserta apel pagi, Senin (15/12/2025), di halaman Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Medan.
Dalam arahan tersebut dijelaskan, sektor perikanan budidaya menjadi yang paling terdampak. Luas tambak dan kolam ikan masyarakat yang rusak mencapai sekitar 571 hektare dengan nilai kerugian ditaksir sebesar Rp89,29 miliar. Kerusakan meliputi kolam ikan yang jebol, sarana budidaya yang rusak, serta hasil panen yang hanyut terbawa banjir.
Sementara itu, sektor perikanan tangkap juga mengalami dampak serius. Sebanyak 6.057 nelayan dilaporkan terdampak langsung akibat bencana tersebut. Kerusakan alat tangkap, terganggunya aktivitas melaut, hingga terputusnya jalur distribusi hasil perikanan menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp16,37 miliar.
Bencana banjir dan longsor ini berdampak pada mata pencaharian nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, serta Kota Binjai, Medan, dan Sibolga. Selain menekan pendapatan masyarakat, kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan pasokan ikan di sejumlah wilayah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menilai bencana hidrometeorologi seperti banjir berpotensi semakin sering terjadi seiring dampak perubahan iklim. Karena itu, kejadian ini disebut harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan sektor perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.
Sebagai langkah pemulihan pascabencana, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program strategis. Pada sektor perikanan budidaya, pemulihan akan difokuskan pada bantuan sarana dan prasarana, pemulihan lingkungan, penguatan pembiayaan dan modal usaha, penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap banjir, serta rehabilitasi infrastruktur budidaya skala menengah dan besar.
Untuk sektor perikanan tangkap, pemerintah akan menyalurkan bantuan peralatan usaha, bantuan modal bagi kelompok nelayan, serta mendorong pengembangan kampung nelayan. Program perlindungan nelayan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga disiapkan sebagai bagian dari pemulihan jangka menengah.
Dalam arahan tersebut, pemerintah daerah juga meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Redaksi)