Bonarinews.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bergerak cepat menanggapi lonjakan inflasi yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025, tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi bukan sekadar angka, tapi menggambarkan tekanan nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby Nasution di Medan, Senin (6/10), usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut.
Kenaikan harga di Sumut terutama disumbang oleh komoditas cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.
Langkah-langkah itu meliputi: pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang, antisipasi bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penetapan toko pantau inflasi.
Bobby menegaskan seluruh program dijalankan dengan prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok. Pemprov telah menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola serta menyalurkan pasokan cabai, bawang, dan beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyampaikan bahwa Pemprov juga memperkuat produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir. “Kita dorong BUMD pangan menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis bersama kelompok tani dan pemerintah daerah, agar Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan luar provinsi,” ujarnya.
Langkah tersebut turut didukung koordinasi intensif antara TPID, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk penyampaian informasi berkala melalui konferensi pers dan publikasi resmi.
Dengan gerak cepat ini, Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution berkomitmen menstabilkan harga bahan pokok dan memperkuat ketahanan pangan daerah menuju Sumut yang tangguh secara ekonomi. (Redaksi)