Sika, BonariNews.com – Isu perubahan iklim masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Survei 2019 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketidakpercayaan tinggi terhadap perubahan iklim. “Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Wira Ditama Pratama saat kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara, Sabtu (7/2/2026).
Wira menekankan bahwa dampak perubahan iklim sangat nyata bagi wilayah kelautan dan pesisir, termasuk fenomena banjir rob, abrasi pantai, dan badai ekstrem. Ia menyebut adanya istilah “kiamat iklim” dan “bencana ekologi” yang sering dikaitkan dengan isu ini.
Banyak orang masih beranggapan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi laut akan merusak lingkungan, atau sebaliknya, menjaga laut ketat akan memperlambat ekonomi. Padahal, Climateworks Centre menunjukkan bahwa sekitar 75 persen wilayah Indonesia adalah lautan yang berpotensi menghasilkan hingga 1,3 triliun dolar AS dari ekonomi biru dan aktivitas kemaritiman. Indonesia juga menyimpan 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin.
“Menjaga ekosistem ini tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” jelas Wira. Dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat hingga 8 persen per tahun, mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Tiga langkah utama yang harus ditempuh adalah: memperbaiki tata kelola yang terfragmentasi, menyatukan data dan pembiayaan yang terbatas, serta memperkuat ilmu pengetahuan dan informasi pasar untuk mendorong reformasi pengelolaan laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Fegi Nurhabni, mengakui isu perubahan iklim di sektor kelautan belum mendapat perhatian internasional yang optimal. Meski demikian, KKP terus melakukan mitigasi, rehabilitasi, dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara, seperti perluasan kawasan konservasi laut dan pengawasan wilayah pesisir serta pulau kecil.
Dari sisi akademisi, Mahawan Karuniasa menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut bersamaan dengan mitigasi, termasuk terumbu karang dan mangrove, serta mengajarkan adaptasi kepada masyarakat pesisir yang rentan. Senada, Armyanda Tussadiyah menegaskan bahwa karbon biru merupakan solusi efektif menghadapi krisis iklim di sektor kelautan, karena kemampuan serapnya lebih baik daripada pohon di daratan.
Mangrove menjadi ekosistem unggulan karena menyerap emisi karbon dalam jumlah besar sekaligus memberikan perlindungan alami dan mendukung penghidupan masyarakat pesisir.
Dengan potensi kelautan yang besar, para narasumber sepakat bahwa perubahan paradigma dan penguatan tata kelola adalah kunci agar Indonesia mampu menjadikan ekonomi biru dan karbon biru sebagai solusi iklim sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional. (Faidin)