Bonarinews.com, Medan – Aksi sejumlah gubernur yang belakangan ini sibuk menghentikan kendaraan di jalan raya dinilai hanya pencitraan semata. Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa) menegaskan, urusan pelat kendaraan bermotor bukanlah tugas seorang gubernur.
Menurut Sutrisno, pendapatan asli daerah (PAD) provinsi memang sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor, namun persoalan utama bukanlah mengejar kendaraan berpelat luar daerah. “Yang lebih penting adalah validasi data kendaraan, karena jumlah riil kendaraan bisa mencapai dua kali lipat dari yang terdaftar. Kebocoran data inilah yang membuat banyak kendaraan tidak membayar pajak,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Ia menyebut aksi-aksi para kepala daerah yang lebih mementingkan sorotan kamera sebagai bentuk akrobat politik. “Daripada sibuk viral dengan aksi di jalan, sebaiknya kepala daerah fokus meningkatkan pendapatan dari potensi pajak yang sebenarnya, seperti kendaraan yang menunggak pajak, mafia BBM, hingga peredaran rokok ilegal,” tambahnya.
Sutrisno juga menyoroti, masalah terbesar bukan hanya penerimaan pajak, melainkan pengeluaran anggaran. Menurutnya, kebocoran dan pemborosan anggaran sudah menjadi penyakit lama di pemerintah daerah.
“Patriotisme kepala daerah saat ini bukan dengan aksi teatrikal, tetapi dengan tidak korupsi, tidak pamer gaya hidup mewah, dan tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat atau pengatur proyek,” tegasnya.
Ia menegaskan, peran nyata pemerintah daerah adalah menutup celah kebocoran anggaran, mengoptimalkan sumber pajak secara benar, serta membangun kepercayaan publik tanpa gimmick politik. (Redaksi)