JAKARTA, Bonarinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mendorong pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas di Provinsi Papua Barat. Hal itu disampaikan saat menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas penguatan berbagai program perlindungan sosial di Papua Barat, termasuk upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Gus Ipul, saat ini terdapat tiga penugasan utama dari Presiden yang menjadi fokus Kemensos, yakni penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Ada tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni penguatan DTSEN, pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.
Sekolah Rakyat untuk Anak dari Keluarga Paling Tidak Mampu
Salah satu program strategis yang kini terus didorong pemerintah adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data sosial ekonomi nasional. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan berbasis data, bukan melalui proses pendaftaran terbuka.
Seluruh kebutuhan pendidikan siswa di Sekolah Rakyat, mulai dari fasilitas hingga kebutuhan belajar, akan ditanggung oleh negara.
“Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, tetapi dengan fasilitas yang sangat baik, bahkan seperti bintang lima. Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa. Jadi sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan sekitar 7 hektare untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Papua Barat Usulkan Dua Lokasi
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sosial di wilayahnya.
Ia menjelaskan bahwa Papua Barat memiliki 7 kabupaten dan 91 distrik atau kecamatan dengan kondisi geografis yang cukup menantang.
Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dominggus mengungkapkan, pemerintah provinsi telah mengusulkan dua daerah sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, yang keduanya telah dinyatakan siap.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga sepakat agar Sekolah Rakyat yang dibangun nantinya dapat menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Bansos Rp200 Miliar untuk Papua Barat
Selain program Sekolah Rakyat, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial di Papua Barat.
Pada tahun 2025, total bantuan sosial yang dialokasikan mencapai Rp200,844 miliar, yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.
Gus Ipul menegaskan, ke depan program sosial pemerintah akan semakin terintegrasi dan berbasis data tunggal, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran serta mampu mempercepat pengentasan kemiskinan.
Penulis: Lindung Silaban