Bonarinews.com | Medan – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin rapat percepatan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara. Rapat yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/10/2025), ini menjadi langkah nyata mempercepat pembangunan rumah layak huni di seluruh wilayah Sumut.
“Target awal Sumut untuk tahun 2025 sebanyak 15.000 unit, kini kita tingkatkan menjadi 20.000 unit. Saat ini sudah terealisasi 8.148 unit atau sekitar 40,74 persen. Kita harapkan seluruh daerah bisa bergerak cepat agar target nasional tercapai,” ujar Bobby.
Gubernur menyebutkan bahwa dari lima asosiasi nasional yang terlibat dalam program ini, Sumut didukung dua asosiasi utama, yakni APERSI dan REI. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Untuk mempercepat pembangunan, Bobby meminta pemerintah daerah aktif menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat perizinan, memvalidasi data penerima manfaat, dan memastikan keberlanjutan infrastruktur permukiman. “Kita butuh langkah konkret di lapangan, bukan hanya wacana. Pemda harus benar-benar hadir mempermudah urusan masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Sumut, lanjutnya, juga mendorong gerakan serentak pembangunan 20.000 rumah tahun 2025, dengan kemudahan perizinan serta kolaborasi pembiayaan agar kepemilikan rumah semakin terjangkau.
Berdasarkan data sebaran target 2025, Kabupaten Deliserdang menjadi daerah dengan pembangunan terbanyak, yakni 14.892 unit. Disusul Labuhanbatu (1.724 unit), Tapanuli Tengah (1.661 unit), dan Pematangsiantar (1.329 unit).
Dalam kesempatan itu, Bobby berdialog langsung dengan para kepala daerah seperti Bupati Deliserdang, Simalungun, Karo, Madina, Asahan, dan Wali Kota Medan. Ia menyoroti pentingnya penerapan kebijakan “nol rupiah” untuk perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah MBR.
“Agar pemda betul-betul memastikan di lapangan tidak ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Jangan hanya tertulis nol rupiah, tapi pelaksanaannya berbeda,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Suib, Kadis PUPR Hendra Dermawan Siregar, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Chandra Dalimunthe, serta perwakilan pengembang, perbankan, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.
Melalui program ini, Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution berkomitmen mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat kecil, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara. (Redaksi)