Medan, Bonarinews.com — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (2/1/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya serta Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman Harahap.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja pemerintahan provinsi. Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Pada hari ini, Jumat 2 Januari 2026, saya Gubernur Sumatera Utara secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby.
Empat pejabat yang dilantik berasal dari latar belakang instansi berbeda. Tiga di antaranya merupakan pejabat daerah, yakni dari Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Sri Suriani Purnamawati dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr M Ildrem. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan.
Illyan Chandra Simbolon dipercaya mengemban jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
Rahmat Hidayat Siregar dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut. Rahmat sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.
Sementara itu, Nurbaiti Harahap dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut. Sebelumnya, Nurbaiti menjabat Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan.
Dengan pelantikan ini, jumlah pejabat eselon II Pemprov Sumut yang berasal dari Pemerintah Kota Medan bertambah. Adapun pejabat asal Pemerintah Kabupaten Asahan kini tercatat berjumlah dua orang di jajaran eselon II Pemprov Sumut.
Pelantikan tersebut menjadi langkah awal penataan birokrasi Pemprov Sumut di awal tahun 2026, sekaligus diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. (Redaksi)