Bonarinews.com, Medan – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi”, Senin 8 September 2025. Forum ini mempertemukan akademisi lintas disiplin untuk membedah persoalan mendasar partai politik sekaligus merumuskan rekomendasi bagi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, para pakar menyoroti tiga persoalan utama yang masih membelenggu partai politik: mekanisme rekrutmen kader, tata kelola pemilu, serta pendanaan partai. Mekanisme kaderisasi dinilai masih jauh dari prinsip meritokrasi, karena sering lebih mengutamakan loyalitas dan faktor kedekatan ketimbang kualitas dan integritas calon pemimpin.
Selain itu, proses pencalonan legislatif dan kepala daerah juga dinilai tertutup dan rawan praktik transaksional. Kondisi ini membuat publik meragukan kualitas representasi politik yang dihadirkan partai. Sementara itu, soal pendanaan partai masih menjadi titik lemah yang membuka ruang konflik kepentingan serta memperburuk citra partai di mata masyarakat.
FGD ini menghadirkan sejumlah akademisi sebagai pemantik, di antaranya Dr. Mirza Nasution yang membahas rekrutmen pengurus, Dr. Faisal Akbar Nasution yang menyoroti tata kelola pemilu, serta Warjio Ph.D yang mengulas pendanaan partai politik.
Dekan FH USU, Dr. Mahmul Siregar, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini untuk melahirkan gagasan segar di tengah wacana Omnibus Law Politik yang tengah dibahas pemerintah dan DPR. Menurutnya, perubahan regulasi kepartaian tidak cukup hanya menata sistem pemilu, tetapi juga harus memperkuat fungsi representasi, pendidikan politik, dan kaderisasi partai.
Sebanyak 25 akademisi hadir sebagai peserta aktif, memberikan analisis kritis dan masukan konstruktif. Selain akademisi, hadir pula Devis Abuimau Karmoy, M.Ikom., owner media online Dailyklik.id, yang mewakili kalangan jurnalis. Kehadiran Devis menambah warna diskusi karena membawa perspektif media yang dekat dengan dinamika politik di masyarakat.
Hasil FGD ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi reformasi politik Indonesia, sehingga partai politik benar-benar bisa berdiri sebagai pilar demokrasi yang kuat, transparan, dan berpihak pada rakyat. (Dedy Hu)