Bonarinews.com, MEDAN – Perubahan cara masyarakat menjalankan ekonomi semakin terasa di era digital. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, menyoroti fenomena ini saat sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan literasi statistik masyarakat di Medan, Senin (13/10).
Menurut Sofyan Tan, pusat kegiatan ekonomi kini tidak lagi berada di kios atau toko fisik, melainkan banyak bergerak dari rumah. “Bahkan ada yang mengatakan, penghasilan ibu-ibu sekarang lebih besar dari bapaknya. Mereka bisa live, posting keterampilan, memasak, parenting, hingga jualan online. Inilah yang disebut hidden economy,” jelasnya.
Fenomena serupa terlihat pada UMKM. Banyak toko dan mal kini sepi, sementara pelaku usaha lebih memilih menyewa gudang dan berjualan secara online. Transformasi digital ini harus dijawab dengan pendekatan yang tepat dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat dari pelaku usaha berbasis digital akan membantu pemerintah memahami arah ekonomi dan membuat kebijakan yang tepat.
Sofyan Tan menekankan pentingnya kepercayaan pelaku usaha agar bersedia ikut sensus. “Sekarang pengusaha sering takut data mereka dibuka karena khawatir dengan petugas pajak. Pendekatan dan diplomasi BPS harus kuat agar mereka mau berpartisipasi,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 digelar BPS dengan persiapan matang, termasuk memilih calon petugas lapangan yang memiliki mental kuat dan integritas tinggi. Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menjelaskan, pelaku usaha sangat menjaga kerahasiaan data bisnis mereka, sehingga tantangan terbesar adalah meyakinkan mereka bahwa informasi yang diberikan aman.
Acara sosialisasi di Medan dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat BPS pusat dan daerah. Dadang Hardiwah, Inspektur Utama BPS, mengingatkan masyarakat dan mahasiswa bahwa BPS terbuka untuk konsultasi data, baik langsung di kantor maupun melalui website.
Sofyan Tan menutup dengan pesan penting: transformasi digital dan perubahan ekonomi rakyat harus diikuti dengan cara negara membaca dan memetakannya. “Data adalah fondasi pembangunan. Hanya dengan data akurat, kebijakan bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya. (Redaksi)