Bonarinews.com, JAKARTA – Isu perombakan keempat Kabinet Merah Putih (KMP) kembali mencuat. Setelah sebelumnya Presiden Prabowo mengosongkan kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga Menteri BUMN, kini giliran posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disebut mendesak untuk diganti.
Mendagri Tito Karnavian dinilai gagal mendeteksi sejak dini gejolak sosial di berbagai daerah, terutama terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di 125 wilayah. Gelombang protes masyarakat yang dimulai dari Pati, Jawa Tengah, meluas menjadi aksi buruh dan mahasiswa, bahkan berujung pada pembakaran fasilitas umum hingga penjarahan rumah pejabat negara.
Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kornas sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa), menilai lemahnya koordinasi antara Kemendagri dengan pemerintah daerah membuat situasi tak terkendali. “Mendagri Tito dan Kapolri Listyo Sigit tidak mampu mengantisipasi dinamika sosial yang terjadi. Untungnya Presiden Prabowo tetap tenang sehingga Indonesia tidak masuk status darurat sipil atau militer,” ujarnya.
Belajar dari pengalaman tersebut, muncul dorongan agar posisi Mendagri diisi figur baru. Menurut Sutrisno, ada tradisi rotasi dari sipil ke purnawirawan Polri, dan kini saatnya ke purnawirawan TNI. Dari tiga nama yang pernah menjabat gubernur – Sutiyoso, Bibit Waluyo, dan Edy Rahmayadi – nama terakhir dinilai paling relevan.
Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018–2023, juga pernah menjabat Pangkostrad dan Pangdam I Bukit Barisan. Pengalamannya mengelola provinsi besar di luar Jawa, termasuk saat pandemi COVID-19, dianggap bekal penting untuk menjadi Mendagri. “Edy Rahmayadi memenuhi syarat untuk membantu Presiden Prabowo. Selain dekat secara periodisasi, ia juga punya pemahaman teritorial dan strategi sosial,” jelas Sutrisno.
Dengan latar belakang militer dan pengalaman memimpin daerah, Edy Rahmayadi disebut sebagai sosok yang tepat menggantikan Tito Karnavian dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat koordinasi pusat-daerah. (Redaksi)