Bonarinews.com, Sunggal – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo memutuskan untuk menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi.
Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung program nasional “3 Juta Rumah” yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy, menyampaikan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat mereka meninjau perumahan subsidi Kompos Patria Tama di Sunggal, Jumat (10/10/2025).
“Untuk rumah subsidi, BPHTB dan PBG sudah gratis,” ujar Dedi.
Menteri Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Pemkab Deli Serdang. Ia mengatakan, pembangunan rumah subsidi butuh dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, perbankan, hingga masyarakat. “Keberhasilan program ini tergantung kerja sama kita semua,” katanya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 25 ribu rumah subsidi di Sumatera Utara pada tahun 2026, naik dari target tahun ini yang mencapai 20 ribu unit. Secara nasional, pemerintah menargetkan 350 ribu rumah subsidi dan renovasi 400 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur PT Kompos Thatya Dharaka, Wahyudi, pengembang perumahan Kompos Patria Tama, mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah. “Tahap pertama sudah selesai 218 unit, tahap kedua ada 365 unit, dan hampir 200 unit sudah terjual,” ujarnya.
Rina, salah satu warga, mengaku senang tinggal di perumahan itu karena tertata rapi, memiliki fasilitas lengkap, dan bebas banjir.
Sementara itu, Menteri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah lain meniru kebijakan Deli Serdang. Ia mengatakan, meski Pemda tampak kehilangan pendapatan dari BPHTB dan PBG, nantinya pendapatan akan meningkat dari pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Satu tahun mungkin terlihat rugi, tapi setelah rumah-rumah subsidi banyak dibangun, pendapatan daerah akan naik dari PBB,” jelas Tito.
Kebijakan ini diharapkan bisa membantu masyarakat memiliki rumah layak dan mendorong pembangunan perumahan di daerah. (Redaksi)