Bonarinews.com | BALI – Penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat dalam penanggulangan bencana, tetapi kini menjadi bagian penting dari perencana dan penggerak sistem kebencanaan yang inklusif. Hal itu ditegaskan Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo saat mengukuhkan dan meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) Provinsi Bali, bertepatan dengan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Oktober 2025.
Menurut Pangarso, pelibatan aktif penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan akan memastikan strategi penanggulangan bencana lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok. “Perlindungan dan keselamatan adalah hak semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.
Pembentukan ULD PB Bali mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014, yang mewajibkan adanya dukungan dan layanan khusus bagi disabilitas dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana — mulai dari pra, saat, hingga pascabencana.
Pangarso menambahkan, unit ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana di Bali benar-benar inklusif. Semangat yang diusung adalah “Nothing without Us” — tidak ada kebijakan tentang disabilitas tanpa melibatkan mereka.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali melalui Staf Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Tyok Bagus Pemayun, menyampaikan bahwa pembentukan ULD PB bukan hanya acara simbolik, melainkan wujud komitmen Bali membangun ketangguhan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Agung Bayu Suryantara menjelaskan bahwa ULD PB berperan sebagai penghubung lintas sektor, memastikan akses dan partisipasi penyandang disabilitas di setiap fase penanggulangan bencana.
Peluncuran ULD PB ini berada di bawah naungan BPBD Provinsi Bali, bekerja sama dengan program SIAP SIAGA — kemitraan Australia dan Indonesia di bidang manajemen risiko bencana. Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPBD Bali turut dihadiri pejabat Bappenas, Konsulat Jenderal Australia di Bali, Kedutaan Besar Australia, serta perwakilan BPBD se-Bali.
Langkah Bali ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menempatkan penyandang disabilitas bukan di pinggir, tetapi di pusat upaya membangun ketangguhan menghadapi bencana. (Redaksi)