Medan,Bonarinews.com — Pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah tegas setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara operasional tiga perusahaan yang diduga memberi kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan di kawasan hulu.
Tiga perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Keputusan ini diumumkan usai Menteri Hanif meninjau langsung kondisi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga melalui inspeksi udara dan darat.
Dalam peninjauan tersebut, Hanif menyaksikan kondisi hutan yang terbuka dan area yang rusak akibat aktivitas manusia. Kawasan yang seharusnya menjadi penyangga air terlihat tidak lagi mampu menahan hujan ekstrem, sehingga risiko banjir dan longsor meningkat tajam.
Menurut Hanif, langkah penghentian operasional ini diperlukan untuk memverifikasi lebih jauh kontribusi aktivitas usaha terhadap bencana yang terjadi, sekaligus memastikan semua perusahaan mematuhi aturan perlindungan lingkungan.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Ketiga perusahaan juga sudah kami panggil untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember di Jakarta,” ujar Hanif dalam keterangan resminya.
Ia menegaskan, kawasan DAS Batang Toru dan Garoga merupakan wilayah strategis yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Dengan curah hujan yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari, setiap perubahan di hulu memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kehidupan warga di hilir.
Hanif juga memastikan pemulihan lingkungan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu titik. Pemerintah akan menghitung kerusakan, memeriksa aspek hukum, dan membuka peluang proses pidana apabila ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana.
“Kami akan melihat seluruhnya sebagai satu lanskap utuh. Jika ada unsur kesalahan atau kelalaian yang memperburuk kondisi, tentu akan ditindak,” tegasnya.
Keputusan ini menjadi sinyal, pemerintah ingin memastikan kawasan hulu kembali berfungsi sebagai benteng ekologis. Masyarakat menanti agar langkah ini benar-benar membawa perubahan, mengingat bencana terakhir telah menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa di berbagai daerah. (Redaksi)