Bonarinews.com | TARUTUNG – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk membangun kemandirian pangan daerah. Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Taput, Selasa (21/10/2025), Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menekankan perlunya optimalisasi anggaran agar tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, yang menarik dari arahan Bupati kali ini bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan visi besar untuk membalik paradigma pembangunan: dari konsumtif menjadi produktif. Menurutnya, dana sebesar Rp187 miliar yang digelontorkan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar habis terserap, tetapi harus menciptakan perputaran ekonomi di dalam daerah.
“Kalau dana Rp187 miliar ini berputar di Taput, itu artinya petani kita sejahtera. Kita ingin bahan pangan untuk MBG bukan lagi didatangkan dari luar, tetapi diproduksi oleh masyarakat Taput sendiri, terutama Petani Milenial dan kelompok tani,” tegas Bupati JTP Hutabarat.
Ia menekankan pentingnya menumbuhkan petani milenial sebagai garda depan kemandirian pangan lokal. Mereka diharapkan tidak hanya menanam dan panen, tetapi juga mampu memproduksi benih unggul serta menjadi pemasok utama kebutuhan MBG. Dengan begitu, program ini bukan sekadar pemenuhan gizi anak sekolah, tapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi desa.
Bupati juga mengingatkan agar kebijakan dan anggaran pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan tahunan, tetapi menargetkan hasil nyata yang berkelanjutan. “Kita tidak boleh hanya sibuk menyusun rencana. Tahun ini kita rencanakan, tahun depan action, dan tahun berikutnya harus ada hasil yang bisa dilihat. Itulah makna keberlanjutan,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Perseroda berperan aktif dalam menampung hasil pertanian lokal dan menyalurkannya ke program MBG, agar rantai distribusi tetap efisien dan nilai tambah tetap berada di Taput.
Bupati juga menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data. “Kita harus tahu berapa kebutuhan MBG dan seberapa besar kemampuan petani kita untuk memenuhinya. Kalau dalam setahun baru bisa membina 20 kelompok tani, tidak masalah. Yang penting benar-benar tumbuh dan menjadi contoh bagi kelompok lainnya,” katanya.
Rapat yang dihadiri Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Petani Milenial, dan TAPD itu menandai arah baru kebijakan pembangunan Taput: menjadikan setiap rupiah anggaran bukan hanya belanja, tapi investasi jangka panjang bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat. (Redaksi)