Bonarinews.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali duduk bersama para serikat buruh, Kamis (11/9/2025), di lantai 9 Kantor Gubernur Sumut. Pertemuan ini jadi kelanjutan pembahasan penting soal kenaikan upah minimum dan peluang buruh memiliki rumah subsidi dengan harga terjangkau.
Bobby menegaskan ia mendukung kenaikan upah, namun tetap harus selaras dengan kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan. Ia menyoroti masih banyak biaya tak jelas yang membebani pelaku usaha, seperti pungutan liar dan uang bongkar. “Kalau biaya-biaya yang bukan variabel itu dihapus, perusahaan bisa lebih fokus pada kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Ia juga meminta serikat buruh menjaga suasana kondusif di Sumut dan membantu melindungi pelaku usaha dari pungli yang sering terjadi di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bobby menyinggung program rumah subsidi Kementerian PKP RI dengan harga maksimal Rp166 juta per unit. Pemprov Sumut siap membantu biaya awal agar buruh lebih mudah memiliki rumah. Tanpa subsidi, buruh harus menyiapkan sekitar Rp8 juta, tapi dengan bantuan pemerintah, cukup sekitar Rp1,2 juta. Dari 15 ribu unit KPR subsidi yang disediakan, ada kuota khusus untuk buruh.
Bobby meminta agar rumah subsidi dibangun dekat kawasan industri supaya buruh tak perlu keluar biaya tambahan untuk transportasi. “Kalau jauh, kasihan para buruh. Sudah bayar cicilan rumah, masih ditambah ongkos ke pabrik,” katanya.
Sementara itu, Ketua SPSI Sumut CP Nainggolan menyampaikan aspirasi buruh yang berharap kenaikan upah minimum 8,5% hingga 10,5%, dari Rp3,5 juta menjadi sekitar Rp4 juta per bulan. Ia menilai kenaikan itu akan membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membuka peluang memiliki rumah subsidi.
Pertemuan ini juga dihadiri pejabat Pemprov Sumut, BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan berbagai serikat pekerja. Pemerintah dan buruh sepakat melanjutkan dialog agar kesejahteraan pekerja terus meningkat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. (Dedy Hu)