Medan, Bonarinews.com — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan sikap tegas: ia mendukung dikeluarkannya rekomendasi penutupan aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL). Keputusan ini muncul setelah diskusi mendalam selama hampir dua jam dengan perwakilan gereja, tokoh masyarakat adat, dan kelompok ekologi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11).
Dalam pertemuan, Bobby menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumut akan menyusun surat resmi yang mengusulkan penghentian operasi TPL kepada pemerintah pusat. Rekomendasi itu akan mencakup bukan hanya penutupan, tetapi juga skema jangka pendek hingga jangka panjang yang memperhatikan nasib pekerja dan dampak sosial ekonomi. “Kami harus berpikir jangka panjang, tidak hanya hari ini,” kata Bobby.
Proses ini adalah respons atas tuntutan warga yang telah lama menyuarakan keresahan terhadap TPL. Sebelumnya, ribuan masyarakat dari sejumlah kabupaten di sekitar Danau Toba menggelar aksi di depan Kantor Gubernur. Mereka mendesak agar perusahaan dihentikan karena dianggap merusak lingkungan dan mencaplok lahan adat.
Bobby menegaskan, meskipun Pemprov Sumut tidak punya wewenang langsung menutup perusahaan, rekomendasi tetap bisa menjadi alat diplomasi penting. “Dengan surat ini, kami menunjukkan sikap resmi dan serius,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang mengapresiasi keputusan Gubernur yang mendorong adanya penyusunan rekomendasi ke pemerintahan pusat, terkait evaluasi operasional PT TPL yang berdampak negatif bagi lingkungan, ekologi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.Pihaknya berharap pemerintah pusat melihat masalah ini sebagai persoalan penting yang tidak hanya melibatkan konflik antara PT TPL dan masyarakat di satu kawasan, melainkan dari sejumlah kabupaten yang merasa perusahaan pemroduksi bubur kertas itu merusak lingkungan dengan menanam pohon eukaliptus.