JEPARA, BONARINEWS.COM — Dampak bencana tanah longsor di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, masih dirasakan oleh masyarakat hingga kini. Pemerintah pusat memastikan hadir dan membantu penuh penanganan bencana tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya mendampingi pemerintah daerah dan warga terdampak agar segera pulih.
Hal itu disampaikan langsung Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanganan tanah longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jumat (16/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto menyampaikan tiga pesan penting kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara.
Pesan pertama, Kepala BNPB menekankan agar penanganan masyarakat terdampak dilakukan secara maksimal. Meski jumlah rumah rusak di Desa Tempur tercatat sebanyak 13 kepala keluarga, pemerintah daerah diminta memfasilitasi relokasi bagi warga terdampak. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi, sementara pembangunan rumah akan dibantu oleh BNPB.
Pesan kedua berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga. BNPB telah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak dan memastikan bantuan akan ditambah apabila masih belum mencukupi. Suharyanto menegaskan, meskipun pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja tidak terduga, kebutuhan tambahan, termasuk non-pangan, dapat diajukan ke BNPB.
Pesan ketiga menyangkut pemulihan akses jalan dan infrastruktur yang terdampak longsor dan banjir. Kepala BNPB mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam membuka akses yang tertutup material longsor. Ia menyatakan, meski alat berat sudah dikerahkan, pemerintah daerah dapat menambah kebutuhan alat berat dengan dukungan pembiayaan dari BNPB, termasuk untuk perbaikan darurat jembatan yang rusak.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto menegaskan bahwa kunjungannya ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Jawa Tengah, termasuk Jepara, merupakan perintah langsung Presiden. Ia juga menyampaikan duka cita Presiden atas musibah yang menimpa masyarakat Jawa Tengah.
Rapat koordinasi penanganan longsor di Jepara ini dilakukan setelah Kepala BNPB meninjau dan bertemu warga terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Agenda peninjauan akan berlanjut ke Kabupaten Pati pada Sabtu (17/1/2026) untuk melakukan rapat koordinasi dengan unsur forkopimda setempat sekaligus meninjau lokasi bencana.
Diketahui, bencana tanah longsor di Kabupaten Jepara terjadi pada Jumat (9/1/2026) dan berdampak pada empat desa di tiga kecamatan. Salah satu dampak terparah adalah tertutupnya akses menuju Desa Tempur akibat timbunan material longsor yang sempat ditinjau langsung oleh Kepala BNPB.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Wakil Bupati Jepara, serta unsur forkopimda Kabupaten Jepara. (Lindung)