Oleh: Milkha Aprilya Wijaya
Hujan deras yang turun tanpa jeda pada penghujung 2025 mengubah banyak wilayah di Aceh menjadi lautan lumpur dan puing. Banjir besar disertai longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah hujan ekstrem yang dipicu siklon tropis dan monsun barat laut mengguyur kawasan ini selama berhari-hari. Dalam hitungan jam, sungai-sungai meluap, lereng-lereng runtuh, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
Data AHA Centre mencatat, hingga pertengahan Desember 2025, bencana ini merenggut lebih dari seribu nyawa. Ratusan orang masih dinyatakan hilang, ribuan lainnya luka-luka, dan lebih dari satu juta penduduk terpaksa mengungsi. Rumah-rumah rusak, fasilitas publik lumpuh, dan kehidupan sehari-hari berhenti mendadak. Aceh kembali diuji oleh bencana berskala besar, kali ini dengan dampak yang meluas dan kompleks.
Sedikitnya 16 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir dan longsor. Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Utara termasuk wilayah paling parah. Pemodelan berbasis citra satelit menunjukkan genangan meluas hingga puluhan ribu hektare di sejumlah daerah aliran sungai. Lumpur setinggi dua meter menutup rumah warga, puluhan desa terisolasi, dan ratusan ribu orang bertahan di tenda-tenda pengungsian dalam kondisi serba terbatas.
Jika ditelusuri lebih jauh, bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem. Hujan dengan intensitas sangat tinggi memang menjadi pemicu awal, namun kerusakan lingkungan memperbesar dampaknya. Para ahli mencatat, curah hujan mencapai ratusan milimeter dalam waktu singkat membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Air hujan pun mengalir deras dari perbukitan ke wilayah rendah. Topografi Aceh yang curam, keberadaan sesar aktif, serta berkurangnya tutupan hutan menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap longsor dan banjir bandang.
Campur tangan manusia memperburuk situasi. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan infrastruktur mengubah kawasan tangkapan air menjadi lahan terbuka. Air hujan yang seharusnya tertahan justru meluncur bebas menuju permukiman. Perencanaan tata ruang yang abai terhadap risiko bencana membuat banyak desa dan kota berdiri di jalur alami aliran banjir dan longsor. Dalam kondisi seperti ini, hujan ekstrem tak lagi sekadar bencana alam, melainkan cermin dari pengelolaan lingkungan yang rapuh.
Penanganan bencana pun menghadapi tantangan berat. Jembatan yang rusak memutus akses darat, sementara sejumlah desa hanya bisa dijangkau lewat udara. Distribusi bantuan tersendat, logistik terbatas, dan warga terpaksa bertahan dengan sumber daya seadanya. Di tengah keterbatasan itu, ketangguhan masyarakat justru tampil menonjol. Warga saling menolong, menggunakan perahu sederhana untuk evakuasi, mendirikan dapur umum, dan berbagi apa pun yang tersisa. Solidaritas menjadi penyangga utama ketika negara belum sepenuhnya menjangkau semua wilayah.
Banjir Aceh 2025 menyisakan pelajaran penting. Menghadapi ancaman bencana di masa depan tidak cukup hanya dengan respons darurat. Pengelolaan hulu sungai, perlindungan hutan, dan penataan ruang berbasis risiko harus menjadi prioritas. Teknologi pemetaan dan sistem peringatan dini perlu diperkuat, sementara infrastruktur harus dirancang agar lebih tahan terhadap bencana. Lebih dari itu, kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketangguhan jangka panjang.
Tragedi ini mengingatkan bahwa krisis iklim dan degradasi lingkungan berjalan beriringan. Banjir besar bukan hanya soal hujan deras, tetapi juga tentang pilihan pembangunan dan keberpihakan kebijakan. Jika pengelolaan sumber daya alam terus diabaikan, bencana serupa akan berulang dengan korban yang tak kalah besar. Aceh 2025 menjadi pengingat keras bahwa ketangguhan bukan hanya soal bertahan setelah bencana, melainkan keberanian untuk berubah sebelum tragedi kembali datang.
Penulis:
Milkha Aprilya Wijaya adalah mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) Jakarta, Program Studi Psikologi. Tulisan ini disusun sebagai bagian dari kajian akademik mengenai bencana, lingkungan, dan ketangguhan masyarakat.