MEDAN, BONARINEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di berbagai sektor.
Rencana anggaran itu disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (28/1/2026).
Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut, Rizal Hasibuan, mengatakan pagu indikatif pembangunan infrastruktur pada 2026 mencapai Rp1,9 triliun.
“Pagu indikatif terhadap rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program prioritas. Di sektor kebinamargaan, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dianggarkan sebesar Rp690 miliar, sementara proyek strategis daerah (PSD) bidang kebinamargaan mencapai Rp356 miliar.
Sementara itu, untuk sektor sumber daya air, PHTC dialokasikan sebesar Rp258 miliar dan PSD sebesar Rp57 miliar. Program-program tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Selain pembangunan reguler, Pemprov Sumut juga menyiapkan anggaran untuk penanganan pascabencana. Pada sektor kebinamargaan, anggaran yang disiapkan sebesar Rp151 miliar, sedangkan untuk bidang sumber daya air mencapai Rp59 miliar.
Dinas PUPR Sumut juga menganggarkan pengadaan alat berat senilai Rp46 miliar. Pengadaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana, menyusul keterbatasan alat berat yang sempat terjadi pada masa tanggap darurat bencana tahun 2025.
“Saat tanggap darurat bencana tahun lalu, kita cukup keteteran dalam hal ketersediaan alat berat,” kata Rizal.
Pada kesempatan yang sama, Rizal turut memaparkan capaian pembangunan infrastruktur sepanjang 2025. Ia menyebutkan, kondisi jalan mantap di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 75 persen dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 3.005 kilometer.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap alokasi anggaran infrastruktur pada 2026 dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Redaksi)