Bonarinews.com – Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Reformasi Birokrasi menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa reformasi ini bukan hanya untuk menciptakan birokrasi yang profesional, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi kemajuan bangsa di era globalisasi. Tanpa adanya reformasi, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Jenderal
Pada Triwulan III Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau mendapat kesempatan istimewa dengan kehadiran Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Tim yang dipimpin oleh M. Kesuma Negara ini melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Reformasi Birokrasi (RB) melaju mulus sejalan dengan peta strategis yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi capaian dan mengatasi kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan.
Upaya Kemenkumham Riau dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa di antaranya meliputi:
- Sarana dan prasarana yang sudah ada akan diperbaiki menjadi lebih ramah HAM.
- Mengembangkan tata kelola pemerintahan menjadi digital sehingga aksesnya bisa lebih cepat, transparan, dan kolaboratif.
- Peningkatan SDM ASN yang profesional untuk mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK.
Upaya ini terbukti berhasil meningkatkan efisiensi layanan dan menghasilkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik yang bebas dari korupsi.
Capaian dan Prestasi Kemenkumham Riau
Kemenkumham Riau berhasil meraih berbagai capaian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Riau. Budi Argap Situngkir menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus:
- Memperbaiki sarana berbasis digital.
- Mendengarkan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik.
Apresiasi dan Harapan dari Inspektorat Jenderal
Kesuma Negara sebagai pengendali teknis dalam monitoring dan evaluasi, dengan penuh penghargaan mengakui prestasi gemilang yang telah dicapai oleh Kemenkumham Riau. Menurutnya, komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi telah terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih.
Kesimpulan : Dampak Positif Reformasi Birokrasi Bagi Masyarakat
Dengan adanya pengawasan dan evaluasi rutin, pelaksanaan RKT dan RB di Kemenkumham Riau diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat, yaitu terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan.
Reformasi Birokrasi bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi kunci untuk memenangkan kompetisi global dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik.
Kemenkumham Riau berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mendukung visi Indonesia yang lebih maju dan kompetitif di kancah internasional.
Penulis: Priskila Theodora